FGD PENGUATAN PENERAPAN SIPD DI JAWA TENGAH

Berita Terkait

• Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Sekitar Kawasan Otoritatif Badan Otorita Borobudur (BOB) 0
• RAKOR EVALUASI PENGARUS UTAMAAN GENDER (PUG)0
• VERIFIKASI LAPANGAN ASPEK AIR BERSIH DI DESA KALIKALONG LOANO0
• PEMBINAAN DESA CANTIK DAN SOSIALISASI PEMANFAATAN DATA REGSOSEK0
• Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Deteksi Dini Preventif dan Respon Penyakit0
• Sidang Komisi Irigasi III Kabupaten Purworejo Tahun 20230
• FGD Pemanduan Penanggulangan Bencana ke Perencanaan Pembangunan Daerah 0
• Asistensi Persiapan Dokumen Prioritas Penilaian IRBI tahun 20230
• Raperda Kabupaten Purworejo Layak Anak0
• Forum Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Tk Kab/Kota Wilayah Eks Karesidenan Kedu0

Berita Populer

• SURPRISE
• Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
• Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
• SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
• Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
• Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
• KOORDINASI PEMANFAATAN TANAH GG
• LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
• Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024
• Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo

FGD Penguatan Penerapan SIPD di Jawa Tengah dilaksanakan pada Hari Rabu Tanggal 18 Oktober 2023, bertempat di Gedung Gradhika Bhakti Praja pukul 09.00 sd 12.00 WIB, dengan peserta Inspektorat, BPKPAD dan Bappeda dari 35 Kab/Kota se Jateng

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi ( Stranas PK )  adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia.

         Sampe saat ini masih banyak aplikasi yang digunakan daerah. Selain itu masing-masing kementerian dan lembaga juga memiliki sistem sendiri yang berujung pada sistem yang tidak terintegrasi. Semua pemerintah daerah di Indonesia hanya boleh menggunakan satu aplikasi saja untuk perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan yaitu SIPD RI. Transisi penerapan sampai Desember 2023 dan penerapan secara mandatory pada tahun 2024

            Penerapan SIPD sekaligus menjadi backbone dari aksi ke-6 Stranas PK yaitu aksi Integrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan untuk Sinergi Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrim 2023 dan 2024. Outcome yang ingin dicapai dari aksi ke-6 ini adalah bahwa pada dasarnya anggaran yang dialokasikan untuk kemiskinan ektrem dapat menurunkan 0-1% kemiskinan sampai akhir 2024 sesuai arahan Presiden.