.png)
Breaking News
- Sinergikan Program Pengentasan Kemiskinan, Bapperida Purworejo Selenggarakan Koordinasi, Audit Kinerja, dan Sosialisasi Inovasi Forum Perencanaan Teknokratik (Forum Cantik) Tahun 2026
- Apel Pagi Bapperida Kabupaten Purworejo Tanggal 27 Juli 2026
- Evaluasi UCJ Jawa Tengah Perkuat Sinergi Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan
- Bapperida Purworejo Ikuti Rapat Koordinasi Kepegawaian Tahun 2026
- Bapperida Purworejo Gelar Bimtek Fitur Hilirisasi, SURPRISE Kini Hadir dengan Pembaruan Ketiga
- Bapperida Kabupaten Purworejo Hadiri Sosialisasi Peraturan BRIN Nomor 3 Tahun 2025
- Peringati Hari Anak Nasional 2026, Bapperida Kabupaten Purworejo Gelar Upacara Bendera
- BRIDA Jawa Tengah Selenggarakan Harmonisasi Ekosistem Inovasi
- Bapperida Dorong Perangkat Daerah Tingkatkan Kualitas Inovasi Melalui Evaluasi Semester I 2026
- Bapperida Jalin Kerja Sama dengan Fakultas Ekonomi UMP Perkuat Pembangunan Berbasis Riset
Konsultasi Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah
By Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Berita Terkait
- PENERIMAAN TIM MONEV. AKSI KONVERGENSI STUNTING PROVINSI JAWA TENGAH, DILANJUTKAN KUNJUNGAN LAPANGAN KE DESA LOKUS STUNTING 2021, DESA KALIKOTES KEC. PIUTURUH KABUPATEN PURWOREJO0
- ZOOM MEETING BERSAMA FORUM NASIONAL STUNTING TAHUN 20210
- PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PURWOREJO TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN PURWOREJO0
- RAKOR PERENCANAAN TAHUN 2023 BIDANG PEMSOSBUD0
- RAPAT EVALUASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 20210
- BAPPEDA MENDAMPINGI BIDANG PAUD, PNF DAN PI DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KAB. PURWOREJO DALAM KEGIATAN PENDAMPINGAN DAN BIMBINGAN TEKNIS KOORDINASI IMPLEMENTASI SPM PAUD TAHUN 2020 0
- ZOOM MEETING BERSAMA RAPAT KOORDINASI DAN PELATIHAN SISTEM MANAJEMEN DATA DAN ANALISIS SITUASI0
- RAPAT KOORDINASI PROGRES PELAKSANAAN AKSI KONVERGENSI PERCEPATAN PENURUN STUNTING DI KABUPATEN PURWOREJO0
- Bappeda Kabupaten Purworejo Mengikuti Work Shop Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 Pilar0
- BAPPEDA Kabupaten Purworejo Mengikuti Pertemuan Dalam Rangka Evaluasi Program Gizi di Jawa Tengah0
Berita Populer
- SURPRISE
- Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
- Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
- Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
- Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
- KOORDINASI PEMANFAATAN TANAH GG
- LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
- Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024
- Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo
Bappeda Kabupaten Purworejo melakukan konsultasi terkait perencanaan penanggulangan kemiskinan khususnya dalam penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD). RPKD merupakan rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun. Konsultasi Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2022-2026 ke Bappedalitbang Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan pada hari Kamis, 23 Desember 2021 diterima oleh Ibu Nurwi Mayasri Fitri Astuti, S.Sos. M.Si.. RPKD diperlukan karena kemiskinan bersifat kompleks dan multi dimensi. RPKD perlu untuk menetapkan konsep pemahaman dan ruang lingkup intervensi kebijakan untuk penanggulangannya. Beda daerah beda masalah; RPKD perlu untuk menjabarkan strategi dasar penanggulaangan kemiskinan nasional ke dalam konteks penyelesaian masaalah lokal. Ada masalah yang perlu diprioritaskan penangannnya. RPKD perlu untuk memastikan bahwa indikator menjadi prioritas intervensi kebijakan daerah dan merancang sinergi aantara inisiatif kebijakan (program) nasional dan daerah.
