Pemkab Purworejo Susun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi 2026
Pemkab Purworejo Susun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi 2026

Berita Terkait

• Bapperida Purworejo Ikuti Webinar Efisiensi Kerja, Dorong ASN Tetap Optimal di Era WFH0
• Sosialisasi Relaksasi RPL, Bapperida Dorong Pengakuan Pengalaman dan Kinerja ASN0
• Bapperida Gelar Apel Pagi, Tekankan Transformasi Budaya Kerja ASN0
• FGD Manajemen Risiko Bapperida, Perkuat Tata Kelola Pemerintahan0
• Perkuat Integritas ASN, Bapperida Hadiri Sosialisasi Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Hari Raya0
• Bapperida Purworejo Sambut Program Magang Mahasiswa Manajemen UMP0
• Bapperida Hadiri Penutupan TMMD Sengkuyung Tahap I, Percepat Pembangunan Desa Grabag0
• Bapperida Hadiri Penandatanganan Nota Kesepakatan Sinergi dan Kerjasama Percepatan Layanan Hukum0
• Bapperida Mengikuti Desk dan Reviu Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa TA 2026 pada Aplikasi SiRUP0
• Bapperida Gelar Apel Pagi Perkuat Kinerja Tim0

Berita Populer

• SURPRISE
• Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
• Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
• SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
• Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
• Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
• KOORDINASI PEMANFAATAN TANAH GG
• LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
• Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024
• Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo

Purworejo, 8 April 2026. Pemerintah Kabupaten Purworejo mulai menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2026 sebagai tindak lanjut kebijakan nasional. Kegiatan ini dibuka oleh Abudi Wibowo yang menegaskan pentingnya renaksi RB sebagai instrumen perbaikan tata kelola pemerintahan yang sistematis, terukur, dan berkelanjutan.

Penyusunan renaksi mengacu pada Kementerian PANRB melalui Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Masa Transisi. Renaksi RB 2026 juga merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi dan monitoring tahun sebelumnya.

Dalam paparannya, Dwita Puspitasasi Novebriarti menyampaikan bahwa arah kebijakan RB 2026 masih berada pada masa transisi menuju Grand Design RB Nasional 2025–2045. Reformasi birokrasi dibagi menjadi dua fokus utama, yakni RB General yang menitikberatkan pada tata kelola pemerintahan, serta RB Tematik yang menyasar isu strategis nasional seperti kemiskinan, investasi, ketahanan pangan, hingga layanan kesehatan dan pendidikan.

Hasil evaluasi RB Tahun 2025 menunjukkan masih adanya sejumlah kendala, antara lain indikator kinerja yang belum memenuhi kriteria SMART, lemahnya keterkaitan rencana aksi dengan target, serta belum optimalnya kolaborasi lintas instansi. Selain itu, implementasi manajemen risiko, pengendalian fraud, dan pengelolaan pengaduan masyarakat juga dinilai belum maksimal.

Sebagai tindak lanjut, perangkat daerah diminta melakukan perbaikan indikator kinerja, memperkuat manajemen risiko, menyusun SOP antikorupsi, serta mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi kinerja berbasis outcome. Kolaborasi lintas sektor juga diharapkan semakin diperkuat, khususnya dalam pelaksanaan RB Tematik.