Pengajuan Harmonisasi Raperbup RKPD 2026 dan Perubahan RKPD 2025

Berita Terkait

• Konsultasi Rancangan Awal RPJMD 2025-2029 di Provinsi Jawa Tengah0
• Rapat Persiapan Musrenbang RPJMD0
• Rapat Verifikasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD0
• Rapat Persiapan Musrenbang RPJMD0
• Pembahasan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025 bersama Bupati dan Wakil Bupati Purworejo0
• Pembahasan Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, dan Posyandu sebagai Dukungan Program Nasional0
• Finalisasi Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-20290
• Pembahasan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 dengan DPRD0
• Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-20290
• Musrenbang Kabupaten dalam rangka Penyusunan RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 20260

Berita Populer

• SURPRISE
• Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
• Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
• SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
• Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
• Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
• KOORDINASI PEMANFAATAN TANAH GG
• LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
• Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024
• Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo

PURWOREJO - Bapperida Kabupaten Purworejo mengajukan proses harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang RKPD tahun 2026 dan Perubahan RKPD tahun 2025 pada Rabu, 16 April 2025. Hal ini merupukan tidak lanjut dari rapat pada satu hari sebelumnya. Kelengkapan harmonisasi Raperbup telah diserta dengan matrik, penjelasan, dan SK Tim Pembahasan dua Raperbup tersebut. Diharapkan Bagian Hukum Setda segera memroses harmonisasi ke Kementerian Hukum Kanwil Jawa Tengah, sehingga sebelum proses fasilitasi dua Raperbup tersebut di Provinsi Jawa Tengah telah melalui proses harmonisasi. ~fid