- Hari Pahlawan 2026: Mengenang Jasa, Meneruskan Perjuangan
- Bapperida Purworejo Ikuti Zoom Meeting Sosialisasi dan Penegasan Tindak Lanjut Petunjuk Teknis Penanganan Perlintasan Sebidang Kereta Api di Daerah
- Perkuat Kolaborasi Lintas PD dalam Wujudkan Kawasan Aglomerasi Keburejo, Bapperida Selenggarakan Rapat Koordinasi Lintas Sektor
- Bapperida Fasilitasi Kunjungan Teknis Tim Perwakilan Bank Dunia dalam Persiapan Program LSDP
- Konsultasi Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Purworejo dan Lemhanas RI tentang Penilaian Indeks Ketahanan Nasional (INTANNAS)
- Bapperida Purworejo Dorong Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah Lebih Terarah
- Perluas Akses Pasar, Batik Purworejo Diperkenalkan melalui Temu Bisnis dan Pitching
- Bapperida Ikuti Desk Rekonsiliasi BMD Triwulan III Tahun 2026
- Langkah Baru Purworejo Menjawab Tantangan Ketenagakerjaan
- Wujudkan Kolaborasi Smart City, Bapperida Purworejo Hadiri Forum Purworejo Cerdas Tahun 2026
Bappeda Ikuti Vidcon Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)
Berita Terkait
- Bappeda Purworejo mengikuti Vidcon Rekonsiliasi Percepatan Penyerapan Keuangan TA 2020 (Penggantian Dana On Granting) Loan ADB 3529-INO/8327-INO (AIF) Program IPDMIP0
- Bappeda Purworejo Menjadi Narasumber Dalam FGD Pengembangan FMIS-NG Dan Siswaskeubangda BPKP0
- FGD PENILAIAN INDEKS KETAHANAN DAERAH 0
- Rapat Koordinasi Aksi Penanganan Anak Tidak Sekolah di Jawa Tengah0
- Inspirasi Desa Mendak Kabupaten Madiun dalam Pemberdayaan Ekonomi Desa0
- Persiapkan Full Operation YIA, Kemenko Perekonomian Selenggarakan Rakor Lintas Pemangku Kepentingan di Kantor JO PT. PP di Kulon Progo0
- PT. KAI (Persero) melaksanakan koordinasi dengan Pokja PPAS Kabupaten Purworejo terkait Penataan Stasiun Kutoarjo0
- Rakornis TMMD ke 107 TA 2020 \"TMMD Pengabdian Untuk Negeri\"0
- Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 20190
- Koordinasi Sistem Layanan Rujukan Terpadu0
Berita Populer
- SURPRISE
- Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
- Sosialisasi Kepmendagri No. 900.1/861 Tahun 2026
- Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
- Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
- Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
- KOORDINASI PEMANFAATAN TANAH GG
- LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
- Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah menyelenggarakan acara Pendampingan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Provinsi Jawa Tengah. Acara tersebut dihadiri oleh Para Kastaker dan PPK PLP di lingkungan BPPW Jateng, PFI Jawa Tengah dan Perwakilan Bappeda dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
Di Jawa Tengah terjadi peningkatan kebutuhan pelayanan akses sanitasi layak dari 67,2% di 2015 menjadi 70,66% di 2016. Kebutuhan pelayanan menempati peringkat ke-4 setelah DKI, DIY dan Banten. Tantangan yang dihadapi dalam pencapaian sanitasi layak antara lain: belum seluruh kabupaten/kota mempunyai dokumen perencanaan sanitasi dan implementasi dokumen perencanaan sanitasi belum optimal. Bahkan masih ada 14 (empat belas) kabupaten/kota di Jawa Tengah yang belum Open Defecation Free (ODF), dimana Kabupaten Purworejo termasuk salah satu diantaranya. Untuk itu perlu dirumuskan dirumuskan dalam Dokumen Strategi Sanitasi Permukiman/ SSK yang terpadu.
Fungsi Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) adalah membantu kabupaten/kota memetakan kondisi terkini dan rencana pengembangan, perencanaan pembangunan sanitasi jangka menengah (berlaku selama 5 tahun) dan menjaga kesinambungan gerakan sanitasi di suatu daerah. Untuk itu perlu memastikan internalisasi SSK sinergis dengan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk mempercepat pencapaian kebijakan dan target tahunan sanitasi.
Pada tahun 2020 direncanakan ada 20 (dua puluh) kabupaten/kota yang akan melaksanakan penyusunan/pemutakhiran dokumen SSK Sanitasi. Akan tetapi karena karena adanya realokasi untuk covid-19, hanya 2 (dua) kabupaten yang melaksanakan yaitu Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Jepara. Sedangkan Kabupaten Purworejo rencanya baru akan melaksanakan pemutakhiran dokumen SSK Sanitasi pada tahun 2021. (/fse).









