Bapperida Purworejo Ikuti Zoom Meeting Sosialisasi dan Penegasan Tindak Lanjut Petunjuk Teknis Penanganan Perlintasan Sebidang Kereta Api di Daerah

Berita Terkait

• Perkuat Kolaborasi Lintas PD dalam Wujudkan Kawasan Aglomerasi Keburejo, Bapperida Selenggarakan Rapat Koordinasi Lintas Sektor0
• Wujudkan Kolaborasi Smart City, Bapperida Purworejo Hadiri Forum Purworejo Cerdas Tahun 20260
• Bahas Pengelolaan Parkir, Bapperida Purworejo Turut Menerima Kunjungan Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara0
• Bahas Isu Keselamatan Jalan, Forum LLAJ Purworejo Cari Solusi Permasalahan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Purworejo0
• Studi Tiru Program Angkutan Pelajar Magelang, Purworejo Pelajari Strategi Pengembangan Angkutan Umum0
• Pemkab Purworejo Rencanakan Penambahan CCTV untuk Tingkatkan Pemantauan Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan0
• Pemkab Purworejo Perkuat Langkah Konkret Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah0
• Bapperida Ikuti FGD Percepatan Penyerahan PSU Perumahan dan Evaluasi Perda tentang Pedoman Penyerahan PSU Perumahan0
• Bapperida Purworejo Ikuti Koordinasi terkait Utilitas PT KAI Daop VI di Kabupaten Purworejo0
• Bapperida Ikuti Rapat Koordinasi Persiapan Penilaian Interviu Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital0

Berita Populer

• SURPRISE
• Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
• Sosialisasi Kepmendagri No. 900.1/861 Tahun 2026
• Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
• SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
• Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
• Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
• KOORDINASI PEMANFAATAN TANAH GG
• LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
• Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024

PURWOREJO - Pada Senin, 9 November 2026 Bapperida Purworejo mengikuti Zoom Meeting Sosialisasi dan Penegasan Tindak Lanjut Petunjuk Teknis Penanganan Perlintasan Sebidang Kereta Api di Daerah. Acara ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Bangda Kemendagri. Petunjuk Teknis ini menjadi rujukan operasional bersama dalam penanganan perlintasan sebidang melalui peningkatan keselamatan, pembangunan perlintasan tidak sebidang, atau penutupan perlintasan, sesuai kondisi, persyaratan teknis, dan kewenangan masing-masing. 

Penanganan perlintasan memerlukan kejelasan status jalan, pembagian kewenangan, serta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyelenggara jalan, dan PT KAI, termasuk dalam penyediaan, pengoperasian, dan pemeliharaan fasilitas keselamatan. Program penanganan mencakup 1.129 titik prioritas, terdiri atas 190 titik tahun 2026 dan 939 titik yang direncanakan tahun 2027. Selain itu, terhadap 172 titik perlintasan yang telah ditutup, perlu dilakukan pemantauan untuk mencegah pembukaan kembali secara tidak sah, dengan memperhatikan aksesibilitas masyarakat. 

Pemerintah daerah didorong menindaklanjuti SE Mendagri Nomor 500.7/2702/SJ melalui inventarisasi, verifikasi, pemutakhiran data, dan pelaporan kondisi perlintasan, termasuk capaian penanganan, target prioritas, serta kebutuhan dukungan, dengan melibatkan instansi terkait dan PT KAI. DJKA bersama PT KAI diharapkan memperjelas mekanisme pengelolaan aset, pengoperasian, pemeliharaan, dan pembiayaan fasilitas hasil penanganan 190 titik tahun 2026 setelah masa pemeliharaan penyedia. Informasi lokasi prioritas dan kebutuhan dukungan program 2027 perlu dikoordinasikan dengan pemerintah daerah terkait. 

Pemerintah daerah melalui Bapperida, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, dan perangkat daerah terkait perlu mempertimbangkan kebutuhan penanganan dalam perencanaan dan penganggaran sesuai kewenangan, prioritas, serta kemampuan keuangan daerah. Kemendagri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah mendorong pembinaan, fasilitasi koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi tindak lanjut daerah.