Bapperida Ikuti FGD Percepatan Penyerahan PSU Perumahan dan Evaluasi Perda tentang Pedoman Penyerahan PSU Perumahan

Berita Terkait

• Bapperida Purworejo Ikuti Koordinasi terkait Utilitas PT KAI Daop VI di Kabupaten Purworejo0
• Bapperida Ikuti Rapat Koordinasi Persiapan Penilaian Interviu Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital0
• Bapperida Purworejo Ikuti Rapat Sinkronisasi Hasil Kajian Penghitungan Potensi Pendapatan Retribusi Parkir0
• Komisi II DPRD Purworejo Gelar FGD Evaluasi Perda Bidang Pembangunan0
• Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Local Service Delivery Improvement Project (LSDP)0
• Bapperida Purworejo Hadiri Rapat Koordinasi Kajian Perlintasan Sebidang Tahun 20260
• Bapperida Purworejo Terima Kunjungan BPIW Kementerian PU, Bahas Kebermanfaatan Infrastruktur dan Kawasan Sentra Pangan0
• LPPM UNS dan Bapperida Purworejo Jajaki Kerja Sama Riset Sektor Pertanian 0
• Bapperida Ikuti Rakor Persiapan Kunjungan Lapang Pembangunan TPST melalui Program LSDP0
• Supplementary Report AMDAL Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Kawasan YIA0

Berita Populer

• SURPRISE
• Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
• Sosialisasi Kepmendagri No. 900.1/861 Tahun 2026
• Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
• SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
• Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
• Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
• KOORDINASI PEMANFAATAN TANAH GG
• LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
• Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024

PURWOREJO - Bapperida Purworejo mengikuti FGD Percepatan Penyerahan PSU Perumahan dan Evaluasi Perda tentang Pedoman Penyerahan PSU Perumahan yang diselenggarakan oleh Dinperkimtan Purworejo pada Selasa/29 September 2026. Acara yang digelar di RM ABK ini dipimpin langsung oleh Kepala Dinperkimtan Triwahyuni Wulansari, AP., M.AP. FGD ini dibagi menjadi dua sesi, sesi pertama bertemakan evaluasi Perda No 6 Tahun 2024 dan sesi kedua bertemakan percepatan penyerahan PSU perumahan.

Dinperkimtan Purworejo telah memiliki Perda No 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan. Perda ini mengacu pada Permendagri No 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman Di Daerah. Namun Kemendagri kemudian merilis Permendagri No 15 Tahun 2026 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dengan berlakunya Permendagri No 15 Tahun 2026 maka Permendagri No 9 Tahun 2009 resmi dicabut. Atas dasar itulah Dinperkimtan Purworejo akan melakukan perubahan/revisi Perda No 6 Tahun 2024 guna menyesuaikan substansi dalam Permendagri No 15 Tahun 2026.

Permendagri baru ini mengatur penyerahan PSU mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan verifikasi, penyerahan, penetapan status, hingga pemanfaatan, pemeliharaan, dan perbaikan PSU setelah menjadi aset pemerintah daerah. Pengaturan tersebut ditujukan untuk memastikan PSU perumahan dapat berfungsi secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Salah satu ketentuan penting dalam Permendagri ini adalah kewajiban pengembang untuk menyerahkan PSU kepada pemerintah daerah. Penyerahan dilakukan setelah PSU memenuhi persyaratan administrasi, teknis, legalitas tanah, serta kesesuaian dengan rencana tapak yang telah disetujui. 

Permendagri Nomor 15 Tahun 2026 juga memberikan mekanisme yang lebih tegas terhadap PSU yang tidak memenuhi persyaratan. Apabila berdasarkan hasil verifikasi PSU dinyatakan tidak layak, pengembang diberikan kesempatan melakukan satu kali perbaikan paling lambat enam bulan setelah penilaian. Setelah perbaikan dilakukan, Tim Verifikasi melakukan penilaian ulang. Apabila setelah penilaian ulang PSU tetap dinyatakan tidak layak, PSU tersebut dapat ditetapkan sebagai "PSU Perumahan Telantar" dan pengembang dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah juga dapat mengambil alih PSU tersebut melalui berita acara perolehan secara sepihak. Pengaturan mengenai "PSU Perumahan Telantar" menjadi salah satu terobosan penting dalam regulasi ini. Penilaian PSU Telantar dapat dilakukan baik terhadap pengembang yang masih diketahui keberadaannya maupun pengembang yang sudah tidak diketahui keberadaannya. Hasil penilaian menjadi dasar penyusunan berita acara verifikasi dan selanjutnya penetapan melalui Keputusan Bupati. Khusus perumahan yang pengembangnya tidak diketahui keberadaannya, pemerintah daerah dapat memproses penyerahan PSU dengan melibatkan perwakilan warga perumahan. Pemerintah daerah juga dapat memfasilitasi pengukuran dan penggambaran tapak PSU sesuai kondisi lapangan apabila dokumen rencana tapak atau peta bidang tanah tidak ditemukan.

Setelah penyerahan ditetapkan melalui Keputusan Bupati, PSU yang telah diterima harus ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman dalam hal ini Dinperkimtan. Tindak lanjut tersebut meliputi pendaftaran PSU ke Kantor Pertanahan, pembukuan ke dalam daftar Barang Milik Daerah, penginformasian kepada masyarakat paling lambat tiga bulan setelah penyerahan, serta pemanfaatan, pemeliharaan, dan perbaikan PSU. Pemanfaatan PSU oleh pemerintah daerah harus memperhatikan rencana tata ruang serta fungsi dan peruntukannya. Sementara itu, pemeliharaan dilakukan melalui perawatan dan pemeriksaan berkala agar kondisi fisik PSU tetap memenuhi standar teknis. Permendagri ini juga memungkinkan pemerintah daerah memanfaatkan sistem informasi untuk digitalisasi rencana tapak, monitoring dan evaluasi, penyediaan pusat data dan informasi PSU, serta pengaduan masyarakat.