Bapperida Purworejo Hadiri Rapat Koordinasi Kajian Perlintasan Sebidang Tahun 2026

Berita Terkait

• Bapperida Purworejo Terima Kunjungan BPIW Kementerian PU, Bahas Kebermanfaatan Infrastruktur dan Kawasan Sentra Pangan0
• LPPM UNS dan Bapperida Purworejo Jajaki Kerja Sama Riset Sektor Pertanian 0
• Bapperida Ikuti Rakor Persiapan Kunjungan Lapang Pembangunan TPST melalui Program LSDP0
• Supplementary Report AMDAL Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Kawasan YIA0
• Rapat Koordinasi Permohonan izin penggunaan penyelenggaraan Pasar Malam dan Pemanfaatan Investasi di Area eks Plaza0
• Pemprov Jateng Gelar Evaluasi Capaian Penurunan Emisi GRK 2025, Dorong Integrasi AKSARA dan CONECT Kemenkeu0
• Bapperida Hadiri Rapat Koordinasi Hasil Riset dan Cut-Off Masterplan Smart City0
• Perkuat Kolaborasi Pemerintah dan Dunia Usaha, Forum TJSLP Purworejo Evaluasi Pelaksanaan dan Susunan Tim0
• Bapperida Hadiri FGD Evaluasi Komprehensif Perda Bidang Pembangunan dalam Mendukung Penyusunan Propemperda Kabupaten Purworejo0
• Eksplorasi Potensi Pantai Selatan Jawa Tengah, Bapperida Purworejo Hadiri FGD0

Berita Populer

• SURPRISE
• Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
• Sosialisasi Kepmendagri No. 900.1/861 Tahun 2026
• Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
• SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
• Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
• Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
• KOORDINASI PEMANFAATAN TANAH GG
• LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
• Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024

BREBES - Pada Hari Kamis/10 September 2026, Bapperida Purworejo menghadiri rapat koordinasi Kajian Perlintasan Sebidang Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kepolisian Resor Brebes bertempat di Polres Brebes. Acara ini dipimpin langsung oleh KOMBESPOL Hamka Happaita, S.H., M.H. dengan menggandeng Ir. Tatang Maulana dari Universitas Jember. Hadir pula dalam rapat ini PT KAI, Polres, Dishub, dan Bapperida Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. 

Kegiatan Kajian Perlintasan Sebidang Tahun 2026 ini bertujuan untuk Mengidentifikasi permasalahan keselamatan pada perlintasan sebidang, Menyamakan data antarinstansi sebagai dasar penentuan prioritas penanganan, Mengidentifikasi faktor penyebab kecelakaan pada perlintasan sebidang, Merumuskan langkah penanganan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing stakeholder, Mendorong adanya database keselamatan perlintasan sebidang yang terintegrasi, serta Menghasilkan masukan yang dapat dibawa ke tingkat kementerian/pemerintah pusat sebagai bahan pengambilan kebijakan.

Kombes Pol Hamka Happaita, S.H., M.H. menekankan bahwa permasalahan perlintasan sebidang menjadi perhatian pemerintah pusat karena kecelakaan pada perlintasan sebidang dapat menimbulkan tingkat fatalitas yang tinggi. Pemerintah juga tengah mendorong penanganan infrastruktur perlintasan, antara lain melalui pembangunan atau peningkatan fasilitas seperti flyover/layover dan underpass, terutama pada lokasi-lokasi yang memiliki tingkat risiko tinggi.

Penanganan perlintasan sebidang tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Diperlukan sinergi antara Kepolisian, Dinas Perhubungan/ Pemerintah Daerah, PT KAI sebagai operator perkeretaapian, Pemerintah Pusat, serta pihak akademisi dan stakeholder terkait. Salah satu isu utama yang disampaikan adalah belum sinkronnya data perlintasan sebidang antarinstansi. Permasalahan yang ditemukan antara lain kode/lokasi JPL yang berbeda, format data yang tidak seragam, dan kelengkapan data yang berbeda antarinstansi. Kondisi tersebut dapat menghasilkan gambaran jumlah dan kondisi perlintasan yang berbeda-beda sehingga menyulitkan penentuan lokasi prioritas.

Dalam paparannya, Ir Tatang Maulana menyebutkan bahwa perlunya perubahan pendekatan dari sekadar investigasi kecelakaan menuju pencegahan (prevention). Data kecelakaan tidak hanya digunakan untuk mengetahui kejadian yang sudah terjadi, tetapi harus dimanfaatkan untuk Mengidentifikasi tingkat risiko setiap perlintasan, Menentukan lokasi prioritas penanganan, Menentukan jenis intervensi yang paling tepat, Menyusun rekomendasi teknis, Menjadi dasar penganggaran, Menentukan kebutuhan penutupan atau peningkatan status JPL, serta Menyusun program edukasi dan penegakan hukum.

Persoalan keselamatan perlintasan sebidang tidak dapat diselesaikan hanya dengan menambah palang pintu atau membangun infrastruktur secara sporadis. Penanganan perlu dilakukan melalui pendekatan berbasis data dan risiko, dimulai dari penyatuan dan validasi data antarinstansi, identifikasi faktor risiko, penentuan lokasi prioritas, hingga pelaksanaan intervensi berupa peningkatan infrastruktur, edukasi masyarakat, penegakan hukum, serta penataan atau penutupan perlintasan yang tidak memenuhi ketentuan. Di samping itu, ditekankan pula pentingnya kolaborasi lintas instansi agar setiap pihak dapat mengambil peran sesuai kewenangan dan menghasilkan langkah konkret yang dapat ditindaklanjuti sampai tingkat pemerintah pusat.