.png)
Breaking News
- Hari Pahlawan 2026: Mengenang Jasa, Meneruskan Perjuangan
- Bapperida Purworejo Ikuti Zoom Meeting Sosialisasi dan Penegasan Tindak Lanjut Petunjuk Teknis Penanganan Perlintasan Sebidang Kereta Api di Daerah
- Perkuat Kolaborasi Lintas PD dalam Wujudkan Kawasan Aglomerasi Keburejo, Bapperida Selenggarakan Rapat Koordinasi Lintas Sektor
- Bapperida Fasilitasi Kunjungan Teknis Tim Perwakilan Bank Dunia dalam Persiapan Program LSDP
- Konsultasi Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Purworejo dan Lemhanas RI tentang Penilaian Indeks Ketahanan Nasional (INTANNAS)
- Bapperida Purworejo Dorong Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah Lebih Terarah
- Perluas Akses Pasar, Batik Purworejo Diperkenalkan melalui Temu Bisnis dan Pitching
- Bapperida Ikuti Desk Rekonsiliasi BMD Triwulan III Tahun 2026
- Langkah Baru Purworejo Menjawab Tantangan Ketenagakerjaan
- Wujudkan Kolaborasi Smart City, Bapperida Purworejo Hadiri Forum Purworejo Cerdas Tahun 2026
Konsultasi Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Purworejo dan Lemhanas RI tentang Penilaian Indeks Ketahanan Nasional (INTANNAS)
By bidang_epw
Berita Terkait
- Bapperida Purworejo Dorong Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah Lebih Terarah0
- Perencanaan Relokasi Sekolah untuk Mendukung Pendidikan yang Berkualitas0
- Bapperida Purworejo Fasilitasi BPKP Perwakilan DIY dalam Evaluasi Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan Kabupaten Purworejo Tahun 20260
- Pemkab Purworejo Lakukan FGD dengan Lemhannas RI dalam rangka Penilaian Indeks Ketahanan Nasional Kabupaten Purworejo0
- Bapperida Terima Kunjungan Kerja Kepala Biro Kesra dan Taskin Setda Provinsi Jateng0
- Bapperida dan BPKP Matangkan Evaluasi Penurunan Kantong Kemiskinan0
- DISEMINASI HASIL PENGUKURAN INDEKS HARMONI INDONESIA (IHaI) TAHUN 20260
- Perkuat Pembangunan Kependudukan melalui PJPK dan Kampung KB0
- Perkuat Sinergi, Purworejo Ikuti Rakor Percepatan Penurunan Stunting Regional Jawa, Bali dan Nusa Tenggara0
- Bapperida ikuti Konsultasi terkait hasil pra fasilitasi Raperda tentang Pembentukan Dana Cadangan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Tahun 20290
Berita Populer
- SURPRISE
- Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
- Sosialisasi Kepmendagri No. 900.1/861 Tahun 2026
- Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
- Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
- Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
- KOORDINASI PEMANFAATAN TANAH GG
- LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
- Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024
Semarang, 5 November 2026 Pemerintah Kabupaten Purworejo melakukan konsultasi terkait rencana kerja sama dengan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) dalam penerbitan nilai Indeks Ketahanan Nasional (Intannas). Kerja sama ini diharapkan dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat kapasitas dan ketahanan daerah dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.
Dalam kesempatan tersebut, Marsma TNI Aldrin Petrus Mongan, S.T., M.Hum., M.Han. menyampaikan paparan kilas balik (flashback) mengenai Intannas, mulai dari gambaran umum sistem penilaian hingga pemanfaatan hasil pengukuran sebagai instrumen evaluasi ketahanan wilayah.
Dalam konsultasi tersebut juga dibahas aspek regulasi kerja sama daerah sebagai landasan pelaksanaan rencana kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan Lemhannas RI.
Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, kerja sama daerah dengan daerah lain dibedakan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama sukarela.
Kerja sama wajib merupakan kerja sama antardaerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah serta penyediaan pelayanan publik yang lebih efisien. Sementara itu, kerja sama sukarela merupakan kerja sama yang dilakukan oleh dua daerah atau lebih, baik yang berbatasan maupun tidak berbatasan, untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan dinilai lebih efektif serta efisien apabila dilaksanakan melalui kerja sama.
Adapun dalam konteks kerja sama dengan pihak ketiga, termasuk lembaga pemerintah pusat, diperlukan penyiapan dokumen kerja sama yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kesepakatan Bersama memuat substansi kerja sama yang bersifat umum dan ditandatangani oleh kepala daerah, sedangkan pelaksanaan teknisnya ditindaklanjuti melalui Perjanjian Kerja Sama oleh perangkat daerah terkait.
Melalui konsultasi ini, Pemerintah Kabupaten Purworejo diharapkan dapat memperoleh kejelasan mengenai mekanisme, tahapan, serta dokumen legal yang diperlukan untuk mewujudkan kerja sama dengan Lemhannas RI.
Kerja sama pengukuran Intannas ini diharapkan tidak berhenti pada penerbitan nilai indeks semata, tetapi juga menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan dan program penguatan ketahanan daerah secara berkelanjutan. Dengan demikian, hasil pengukuran dapat dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen pengambilan keputusan pimpinan dalam mewujudkan Kabupaten Purworejo yang semakin tangguh, adaptif, dan siap menghadapi berbagai dinamika serta tantangan pembangunan.
