Komisi II DPRD Purworejo Gelar FGD Evaluasi Perda Bidang Pembangunan

By bidang_epw 11 Sep 2026, 12:12:33 WIB Bidang PPM

Berita Terkait

Berita Populer

Komisi II DPRD Purworejo Gelar FGD Evaluasi Perda Bidang Pembangunan

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Komprehensif Peraturan Daerah (Perda) Bidang Pembangunan (10/9/2026). Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam mendukung penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Purworejo. Evaluasi dilakukan untuk memastikan Perda bidang pembangunan tetap relevan dengan kebutuhan hukum, dinamika masyarakat, serta arah pembangunan daerah. Perda memiliki peran strategis sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan pembangunan, sehingga perlu ditinjau secara berkala agar mampu menjawab tantangan pembangunan Kabupaten Purworejo.

Berdasarkan hasil analisis dan diskusi yang dilakukan, terdapat dua Perda yang perlu dicabut dan disusun kembali dalam bentuk Perda baru, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Irigasi serta Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.

Selain itu, sejumlah Perda juga memerlukan perbaikan atau perubahan, di antaranya Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Purworejo Tahun 2013–2028, Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan, serta Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021–2041.

Sementara itu, dua Perda dinilai masih dapat dipertahankan, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Inovasi Daerah. Hasil evaluasi ini diharapkan menjadi dasar dalam penyusunan Propemperda Kabupaten Purworejo. Penetapan prioritas pembentukan Perda perlu mempertimbangkan tingkat urgensi, kebutuhan hukum, persoalan yang dihadapi masyarakat, dan prioritas pembangunan daerah.

Penyusunan Propemperda juga perlu diselaraskan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian, regulasi yang dibentuk dapat mendukung pencapaian target dan sasaran pembangunan Kabupaten Purworejo secara efektif, terarah, dan berkelanjutan.