Bapperida Ikuti Diskusi Daring tentang Hasil Penilaian Ombudsman sebagai Indikator Kinerja Pemerintah Daerah
Ombudsman Perkuat penyelenggaraan Pelayanan Publik Bebas Maladministrasi guna mewujudkan good governance

Berita Terkait

• Bapperida Purworejo mengikuti Sosialisasi Penilaian IKD Provinsi Jawa Tengah0
• Komisi III DPRD Kabupaten Purworejo Dorong Pembaruan Regulasi melalui FGD Kajian Perundang Undangan Evaluasi Komprehensif Peraturan Daerah Bidang Keuangan dan Perekonomian0
• Bapperida Ikuti FGD Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Bidang Kesejahteraan Rakyat0
• Rapat Koordinasi Permohonan izin penggunaan penyelenggaraan Pasar Malam dan Pemanfaatan Investasi di Area eks Plaza0
• Bapperida Ikuti Rapat Koordinasi Audit Kinerja Tematik Tahun 20260
• Perkuat Kolaborasi Pemerintah dan Dunia Usaha, Forum TJSLP Purworejo Evaluasi Pelaksanaan dan Susunan Tim0
• RAPAT KOORDINASI PENILAIAN INDEKS KETAHANAN DAERAH (IKD) KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 20260
• Sinergikan Program Pengentasan Kemiskinan, Bapperida Purworejo Selenggarakan Koordinasi, Audit Kinerja, dan Sosialisasi Inovasi Forum Perencanaan Teknokratik (Forum Cantik) Tahun 20260
• Bapperida Purworejo Ikuti Workshop Strategi Menuju Eliminasi AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria Tahun 20300
• Pembahasan Raperbup Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kesetraan Gender ( Rad Pkg ) Tahun 2025 - 20290

Berita Populer

• SURPRISE
• Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
• Sosialisasi Kepmendagri No. 900.1/861 Tahun 2026
• Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
• SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
• Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
• Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
• KOORDINASI PEMANFAATAN TANAH GG
• LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
• Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024

Purworejo, 7 September 2026 Bapperida mengikuti Diskusi Daring tentang Hasil Penilaian Ombudsman sebagai Indikator Kinerja Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan pelayanan publik menjadi salah satu fokus utama dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab mengelola 32 urusan pemerintahan konkuren sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, terutama enam urusan wajib yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat. Enam urusan tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan urusan sosial. Pelayanan pada sektor-sektor tersebut diharapkan memenuhi prinsip kepentingan umum, kepastian hukum, kesetaraan hak, profesionalitas, keterbukaan, akuntabilitas, ketepatan waktu, kemudahan, serta perlindungan bagi kelompok rentan.

Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri menegaskan bahwa manajemen pelayanan publik tidak hanya mencakup pelaksanaan layanan, tetapi juga pengelolaan pengaduan masyarakat, informasi, pengawasan internal, penyuluhan, dan konsultasi. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dinilai penting untuk meningkatkan mutu pelayanan, membangun kepercayaan publik, memperbaiki sistem, dan meminimalkan praktik maladministrasi. Penilaian maladministrasi pelayanan publik juga menjadi salah satu Indikator Kinerja Kunci dalam evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam konteks ini, Ombudsman Republik Indonesia berperan sebagai lembaga independen yang melakukan pengawasan guna mencegah dan menangani maladministrasi.

Sejak 2025, Ombudsman mengembangkan penilaian dari sebelumnya berfokus pada kepatuhan terhadap standar pelayanan menjadi penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik. Penilaian baru mencakup dimensi input, proses, output, pengelolaan pengaduan, kepercayaan masyarakat, serta kepatuhan terhadap produk pengawasan Ombudsman. Hasil penilaian kepatuhan periode 2022–2024 menunjukkan peningkatan signifikan pada jumlah instansi yang masuk zona hijau. Sementara itu, pada 2025 rata-rata nilai kualitas pelayanan publik mencapai 74,64 dengan kategori cukup, sedangkan opini yang paling banyak diperoleh adalah kategori kualitas tinggi. Pada 2026, cakupan penilaian direncanakan diperluas dengan memasukkan Dinas Pekerjaan Umum. Hasil Opini Ombudsman RI diharapkan dapat menjadi indikator kinerja dalam rencana strategis, rencana kerja, maupun perjanjian kerja organisasi perangkat daerah. Target nilai 88 hingga 100 diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah menghadirkan pelayanan yang semakin berkualitas, akuntabel, responsif, dan bebas maladministrasi.