- Matangkan Inovasi pada Selasar Inovasi Sesi 2, Sejumlah Tim Siap Menuju Tahap Krenova
- RAPAT KOORDINASI PENILAIAN INDEKS KETAHANAN DAERAH (IKD) KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2026
- REMBUGAN BOCAH PURWOREJO 2026
- Apel Pagi Bapperida Kabupaten Purworejo Tanggal 3 Agustus 2026
- Bapperida Hadiri FGD Evaluasi Komprehensif Perda Bidang Pembangunan dalam Mendukung Penyusunan Propemperda Kabupaten Purworejo
- Penguatan Arah Riset dan Inovasi Purworejo Melalui FGD RIPJPID
- RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2027
- Bapperida Ikuti Asistensi Peningkatan Efektivitas Pengendalian Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2026
- Eksplorasi Potensi Pantai Selatan Jawa Tengah, Bapperida Purworejo Hadiri FGD
- Sinergikan Program Pengentasan Kemiskinan, Bapperida Purworejo Selenggarakan Koordinasi, Audit Kinerja, dan Sosialisasi Inovasi Forum Perencanaan Teknokratik (Forum Cantik) Tahun 2026
RAPAT KOORDINASI PENILAIAN INDEKS KETAHANAN DAERAH (IKD) KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2026
Berita Terkait
- REMBUGAN BOCAH PURWOREJO 20260
- Apel Pagi Bapperida Kabupaten Purworejo Tanggal 3 Agustus 20260
- Bapperida Ikuti Asistensi Peningkatan Efektivitas Pengendalian Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 20260
- Sinergikan Program Pengentasan Kemiskinan, Bapperida Purworejo Selenggarakan Koordinasi, Audit Kinerja, dan Sosialisasi Inovasi Forum Perencanaan Teknokratik (Forum Cantik) Tahun 20260
- Apel Pagi Bapperida Kabupaten Purworejo Tanggal 27 Juli 20260
- Bapperida Purworejo Ikuti Rapat Koordinasi Kepegawaian Tahun 20260
- Bapperida Kabupaten Purworejo Hadiri Sosialisasi Peraturan BRIN Nomor 3 Tahun 20250
- Peringati Hari Anak Nasional 2026, Bapperida Kabupaten Purworejo Gelar Upacara Bendera0
- Bapperida Jalin Kerja Sama dengan Fakultas Ekonomi UMP Perkuat Pembangunan Berbasis Riset0
- Apel Pagi Bapperida Kabupaten Purworejo Tanggal 20 Juli 20260
Berita Populer
- SURPRISE
- Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
- Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
- Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
- Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
- KOORDINASI PEMANFAATAN TANAH GG
- LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
- Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024
- Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo

Keterangan Gambar : ikd
Bapperida Kabupaten Purworejo menghadiri Rapat Koordinasi Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Purworejo Tahun 2026, yang diselenggarakan pada Hari Rabu Tanggal 5 Agustus 2026 bertempat di Aula BPBD Kabupaten Purworejo, dipimpin oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Purworejo dan dihadiri oleh segenap Tim Penilaian Indeks Ketahanan Daerah dari Perangkat Daerah terkait.
Dalam sambutannya Kalak BPBD Kab. Purworejo menyampaikan bahwa Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Purworejo Kewenangan BPBD menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2025. Nilai awal sebesar 0,40 pada tahun 2020 naik signifikan menjadi 0,77 di tahun 2021, meski sempat menurun ke 0,69 pada tahun 2022. Selanjutnya IKD kembali meningkat menjadi 0,79 pada tahun 2023 dan 0,84 pada tahun 2024, kemudian yang terakhir 0,85 pada Tahun 2025. Secara keseluruhan, kinerja BPBD menunjukkan arah perbaikan positif dengan peningkatan indeks yang konsisten.
Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur penanggulangan bencana menjadi urusan wajib daerah. Dengan kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah. Dan upaya mengurangi indeks risiko bencana akan mampu dilaksanakan, mulai dari fase perencanaan, pelaksaan, monitoring serta evaluasi.
Kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan terkait kebencanaan dilaksanakan secara lintas sektor, melalui pelaksanaan rencana kerja masing-masing unit Perangkat Daerah dan penganggaran daerah yang disusun berdasarkan koordinasi dengan Bappeda. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam program kegiatan lintas sektor ini diharapkan dapat berlangsung lebih baik dengan menggunakan 71 indikator dan 7 prioritas yaitu :
(1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan;
(2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu;
(3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik;
(4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana;
(5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana;
(6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan
(7) Pengembangan sistem pemulihan bencana
Adapun data dukung IKD yang dikumpulkan merupakan capaian kegiatan Tahun Anggaran 2024, Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Berjalan 2026, dan bersumber dana dari APBD, APBN atau yang lainnya. Batas akhir pengumpulan data dukung adalah Tanggal 25 September 2026 melalui tautan https://bit.ly/DataDukungIKD2026.








