.png)
Breaking News
- Hari Pahlawan 2026: Mengenang Jasa, Meneruskan Perjuangan
- Bapperida Purworejo Ikuti Zoom Meeting Sosialisasi dan Penegasan Tindak Lanjut Petunjuk Teknis Penanganan Perlintasan Sebidang Kereta Api di Daerah
- Perkuat Kolaborasi Lintas PD dalam Wujudkan Kawasan Aglomerasi Keburejo, Bapperida Selenggarakan Rapat Koordinasi Lintas Sektor
- Bapperida Fasilitasi Kunjungan Teknis Tim Perwakilan Bank Dunia dalam Persiapan Program LSDP
- Konsultasi Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Purworejo dan Lemhanas RI tentang Penilaian Indeks Ketahanan Nasional (INTANNAS)
- Bapperida Purworejo Dorong Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah Lebih Terarah
- Perluas Akses Pasar, Batik Purworejo Diperkenalkan melalui Temu Bisnis dan Pitching
- Bapperida Ikuti Desk Rekonsiliasi BMD Triwulan III Tahun 2026
- Langkah Baru Purworejo Menjawab Tantangan Ketenagakerjaan
- Wujudkan Kolaborasi Smart City, Bapperida Purworejo Hadiri Forum Purworejo Cerdas Tahun 2026
Coaching Clinic Penanganan Kumuh Skala Kawasan Program KOTAKU
By bidang_epw
Berita Terkait
- Rapat Koordinasi evaluasi Bantuan Keuangan Penanggulangan Masalah Gizi Provinsi Jawa Tengah Tahun 20190
- Rapat Koordinasi Satu Data Indonesia di Provinsi Jawa Tengah0
- Rapat Koordinasi Evaluasi Bauran Energi Tahun 20190
- Pemantapan Manager SLRT dan Penyelenggara Puskesos0
- Lokakarya Penanggulangan Stunting0
- Audensi Wakil Bupati Purworejo, Hj. Yuli Hastuti, SH dengan Menteri Sosial Republik Indonesia Agun Gunanjar Kartasasmita di Hotel Tentrem Yogyakarta0
- Bimbingan Teknis Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak dengan Analisis PUHA ( Pengarusutamaan Hak Anak ) Tingkat Kaupaten./ Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019, 0
- Rapat Koordinasi Teknis Sinergitas Pembinaan PPLOP/PPLPD0
- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Akan Segera Berikan Rekomendasi Lokasi Quarry Bendungan Bener0
- Bappeda Purworejo Hadiri Reviu Perencanaan dan Penganggaran DAK Fisik Melalui Krisna 3.00
Berita Populer
- SURPRISE
- Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
- Sosialisasi Kepmendagri No. 900.1/861 Tahun 2026
- Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
- Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
- Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
- KOORDINASI PEMANFAATAN TANAH GG
- LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
- Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024
Dalam rangka mengetahui sejauhmana upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam menangani permasalahan kumuh skala kawasan di Jawa Tengah, Badan Pengembangan Prasarana Wilayah (BPPW) Jateng bekerjasama dengan Over Sight Provider (OSP2) Jateng, Technical Management Consultant (TMC), dan Koordinator Kota KOTAKU mengundang seluruh anggota Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman dari 2 (dua) Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Purworejo dan Kota Surakarta. Kota Surakarta dan Kabupaten Purworejo merupakan 2 (dua) Kabupaten/Kota di wilayah Jateng Bagian selatan yang akan mendapatkan kegiatan penanganan kumuh skala kawasan dari Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR pada tahun anggaran 2020. Dipilihnya 2 (dua) Kabupaten/kota tersebut, karena dipandang mempunyai visi dan komitmen yang tinggi dalam menuntaskan permasalahan kawasan kumuh di wilayahnya.
Tujuan dari kegiatan coaching clinic ini yaitu mengetahui sejauhmana readiness criteria (RC) yang telah disiapkan oleh Pemerintah Daerah untuk mendapatkan program tersebut. Adapun RC yang harus dipenuhi oleh Pemda antara lain dokumen Detail Engineering Design (DED), dokumen Land Aquisition and Resetlement Action Plan (LARAP), dokumen lingkungan hidup (UKL/UPL atau SPPLH), dan masterplan kawasan. Bahwa sebelum menentukan DED dan menghitung RAB, sebaiknya dipastikan betul design kawasan yang akan direncanakan. Sehingga tidak akan terjadi penyusunan DED dan RAB yang berulang-ulang karena perubahan desain kawasan. Yang perlu digaris bawahi, bahwa dana stimulan dari APBN ini, sebaiknya juga perlu adanya dana sharing dari APBD. Ini dikhususkan untuk penanganan kumuh di permukiman yang tidak dapat didanai dari dana APBN (kewenangan daerah). (fse/)
