Di Masa Covid-19. Dana BOS Tidak Dibatasi Penggunaannya

Berita Terkait

• Webinar Kebijakan DAK Nonfisik TA 2020 dan Rancangan Kebijakan TA 2021 Dalam Kondisi Pandemi COVID-190
• Rakor Tim Kaji Bencana 0
• Penyaluran Program Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial Masyarakat Terdampak Covid-19 dari Gubernur Jawa Tengah di Kabupaten Purworejo0
• Sosialisasi Serentak Percepatan Penanggulangan Covid-19 Kabupaten Purworejo0
• Rapat Koordinasi Rencana Kampanye Percepatan Penanganan Covid 190
• Jaring Pengaman Sosial (JPS) Covid-19 Kabupaten Purworejo0
• Direktorat Sinkronisasi Urusan Daerah I Kemendagri Terbitkan Pedoman Pendampingan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 0
• Ekspos Proposal DAK Integrasi Bidang Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan TA. 20210
• Upaya Bappeda dalam Pencegahan Penyebaran Covid 190
• Bappeda Hadiri Desk Korsupgah Tahun 2020 Di Inspektorat0

Berita Populer

• SURPRISE
• Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
• Sosialisasi Kepmendagri No. 900.1/861 Tahun 2026
• Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
• SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
• Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
• Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
• KOORDINASI PEMANFAATAN TANAH GG
• LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
• Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024

Dalam Webinar Kebijakan DAK non Fisik disampaikan oleh Perwakilan dari Sekretariat Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen Kemendikbud, Katman mengatakan bahwa sekolah tidak dibatasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)nya. Hal ini disampaikan dalam webinar Kebijakan DAK NonFisik TA 2020 dan Rancangan Kebijakan 2021 pada Jumat, (29/05).

"Penggunaan dana BOS tidak ada batasan dari sisi persentase penggunaan dananya. Sebelumnya buku dibatasi 20%, (sekarang) buku boleh beli berapapun juga. Sekolah tidak dibatasi penggunaan dana BOSnya, tidak ada pembatasan persentase, dibuka lebar," jelas Katman.

Untuk honor guru, dari semula maksimal 50% dari total dana BOS yang diterima dan harus memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), saat ini, di masa pandemi COVID-19 juga dapat diberikan lebih dari 50%.

"Terkait pemanfaatan COVID, selain SE-4.Mendikbud/2020 juga ada relaksasi sesuai Permendikbud 19/2020 yakni untuk pembelian seperti disinfektan alat cuci tangan dan sebagainya, mestinya di RKASnya (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) rekening belanja masuk Biaya Operasional dan sebagainya ada di situ. Untuk honor guru yang semula harus NUPTK kemudian maksimal 50% dari total dana BOS yang diterima, ini (sekarang) dibuka seluas-luasnya," paparnya. 

Namun, Katman menegaskan agar kepala sekolah bisa menyusun rencana kerja yang berorientasi pada belanja kebutuhan prioritas sekolah untuk program Merdeka Belajar.

"Tapi tetap Kepala sekolah harus memiliki mapping. Jangan sampai ketika menerima BOS langsung dibayar honor semua, bulan berikutnya operasionalnya terkendala," jelasnya. 

Sebagai informasi, dana Bantuan Operasional Sekolah TA 2020 telah disalurkan sebesar Rp24.494.089.750.000 tanpa memperhitungkan kurang/lebih salur tahun sebelumnya yang terbagi dalam 2 tahap, dimana Tahap I sebesar Rp 14.426.949.630.000,- untuk 215.307 sekolah serta Tahap  II sebesar Rp10.067.140.120.000 untuk 111.140 sekolah yang tersebar di 34 Provinsi seluruh Indonesia.

(Jakarta, 29/05/2020 Kemenkeu)

Video Terkait: