FGD Dalam Rangka Penentuan Peruntukan Tanah Negara Yang Akan Disertifikatkan

Berita Terkait

• Rapat Persiapan Rakor Peran Pemerintah Daerah dalam Penanganan Kawasan Kumuh0
• Workshop Sharing & Learning: Strategi Penguatan Dokumen Administrasi dan Teknis Kegiatan Inpres Nomor 2 Tahun 2025 (Wilayah Jawa dan Bali) 0
• Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Program National Urban Flood Resilience Project (NUFReP)0
• Bapperida menghadiri acara Uji Publik DPRD Provinsi Jawa Tengah Raperda tentang Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah 0
• Terminal Talks \"Aktivasi Terminal Modern sebagai Ruang Interaksi Kreasi dan Ekonomi\"0
• Bapperida Purworejo ikuti Pembinaan terhadap Pemerintah Daerah Terkait Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Wilayah Jateng dan DIY: Sinkronisasi dan Integrasi RPPLH0
• Bapperida Purworejo Mengikuti Forum Smart City Business Matchmaking0
• Workshop Satu Data Bidang Cipta Karya Jateng Tahun 20260
• Expose Laporan Pendahuluan Penyusunan Kajian Kawasan Pesisir Selatan Kabupaten Purworejo0
• Zoom Meeting Kick Off Meeting Mid-Term Review (MTR) Mission National Urban Flood Resilience Project (NUFReP) IBRD No. 9459-ID0

Berita Populer

• SURPRISE
• Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
• Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
• SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
• Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
• Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
• KOORDINASI PEMANFAATAN TANAH GG
• LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
• Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024
• Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo

PURWOREJO- Dinperkimtan Kabupaten Purworejo menyelenggarakan FGD Dalam Rangka Penentuan Peruntukan Tanah Negara Yang Akan Disertifikatkan, bertempat di Pendopo GOR Kabupaten Purworejo pada hari Selasa, tanggal 28 Oktober 2025. . Acara diikuti oleh perwakilan Komisi 2 DPRD Kabupaten Purworejo, Bapperida, Dinas LHP, DKPP< Dinporapar, Kantah/BPN, perwakilan Kecamatan Grabag, Kades Kertojayan dan Kades Harjobinangun. Kegiatan ini bertujuan untuk:Mengoptimalkan tanah negara sebagai objek pembangunan kepentingan umu; Mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan Pendapatan Asli Daera; Menghadirkan legalitas pemanfaatan tanah guna kelancaran investasi dan pembangunan infrastruktur; dan Menjamin keteraturan penggunaan ruang sesuai arahan RTRW/RDTR

Lokasi prioritas inventarisasi awal meliputi Desa Kertojayan dan Desa Harjobinangun. Tanah Negara di Desa Kertojayan menurut RTRW termasuk kedalam suaka pesisir dengan luas sebesar 88,029 Ha dan luas 27,992 Ha dengan status belum sertipikat. Sedangkan di sebelah timur sungai menurut RTRW termasuk kedalam kawasan pariwisata yang terbagi dalam 2 bidang dengan luas sebesar 8,859 Ha dan luas 2,206 Ha dengan status belum sertipikat. Sedangkan Tanah Negara di Desa Harjobinangun menurut RTRW termasuk kedalam Suaka Pesisir dengan luas 3,499 Ha s dan sebagian kawasan budidaya dengan luas sebesar 8,357 Ha dengan status belum sertipikat. 

Terkait pemanfaatan tanah negara di kedua desa tersebut, perlu dilakukan pendataan fisik dan yuridis lahan, pemetaan subjek penggarap/pemanfaat, inventarisasi potensi konflik dan riwayat lahan, penyesuaian peruntukan dengan rencana tata ruang, penyusunan rekomendasi teknis dan prioritas pemanfaatan, dan mediasi bersama jika ditemukan sengketa. Beberapa hal yang menjadi cacatan dalam FGD tersebut diantanya terkait dengan penentuan trase jalan menuju Desa Kertojayan. Karena kondisi eksisting jalan melewati Desa Ukirsari, dimana status jalan tersebut merupakan tanah bengkok desa, sehingga kurang memungkinkan jika dilakukan pembebsan lahan untuk pelebaran jalan. Oleh karena itu diplih jalan alternatif ke sebelah timur. Selain itu terdapat usulan dari Kades Kertojayan, agar tanah negara di sekiatr muara sungai yang dekat dengan TPI seluas kurang lebih 2,5 Ha dapat segera disertifikatkan agar segera dapat dimanfaatkan untuk pariwisata. 

Untuk mendukung beberapa usulan dari kades, perlu segera ditindaklanjuti dengan melakukan proses Inventarisasi dan Verifikasi Lapangan paling sedikit memuat: Data spasial (peta lokasi dan batas lahan) Luas dan kondisi lahan terkini; Identitas dan status pemanfaatan masyarakat (eksisting); Dokumen pendukung (foto, berita acara, dsb.); Analisis kesesuaian tata ruangdan usulan rencana pemanfaatan jangka pendek–panjang. Hasil inventarisasi dan verifikasi lapangan sebaiknya dapat segera disampaikan pada acara FGD penyusunan masterplan kawasan pesisir selatan Purworejo yang rencananya akan dilaksanakan pada awal November 2025 di Bapperida (/fse)