Menuju Birokrasi Responsif, Pengelola Kepegawaian Didorong Lebih Adaptif

By ADMINBAPPEDA 21 Okt 2026, 08:37:14 WIB Sekretariat

Berita Terkait

Berita Populer

Menuju Birokrasi Responsif, Pengelola Kepegawaian Didorong Lebih Adaptif

Purworejo, 19 Oktober 2026 - Bapperida Kabupaten Purworejo mengikuti kegiatan Penguatan Peran Pengelola Kepegawaian dalam Mendukung Transformasi Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi bertempat di Aula BKPSDM Kabupaten Purworejo. Kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas pengelola kepegawaian dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Kegiatan dibuka oleh Kepala BKPSDM Kabupaten Purworejo, Agung Wibowo, A.P., M.M. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa ASN memiliki tiga fungsi utama, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Oleh karena itu, ASN perlu terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sejumlah perangkat daerah dengan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terbaik, di antaranya DPMPTSP, Disdukcapil, RSUD Tjitrowardojo dan RSUD RAA Tjokronegoro, menjadi perhatian dalam upaya peningkatan mutu pelayanan.

Materi selanjutnya disampaikan oleh Ketua LSM Surya Mentari Semesta, Arbaah Mintaraga, dengan tema penguatan partisipasi masyarakat dan pengawasan sosial dalam mendorong birokrasi yang transparan, akuntabel, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Dalam pemaparannya, Arbaah menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat melalui penyampaian aspirasi, kritik, saran, pengaduan, serta evaluasi pelayanan publik. Pengaduan masyarakat tidak cukup hanya diterima dan dicatat, tetapi harus ditindaklanjuti serta dimanfaatkan sebagai bahan perbaikan pelayanan.

Ia juga menyoroti pentingnya digitalisasi administrasi, pengembangan kompetensi pegawai berdasarkan kebutuhan jabatan, evaluasi kinerja yang objektif, serta pemeliharaan sarana dan prasarana secara terencana.

Melalui kegiatan ini, diharapkan pengelola kepegawaian semakin optimal dalam mendukung reformasi birokrasi, memperkuat integritas ASN, dan mewujudkan pelayanan publik yang profesional, transparan, serta semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.