- Hari Pahlawan 2026: Mengenang Jasa, Meneruskan Perjuangan
- Bapperida Purworejo Ikuti Zoom Meeting Sosialisasi dan Penegasan Tindak Lanjut Petunjuk Teknis Penanganan Perlintasan Sebidang Kereta Api di Daerah
- Perkuat Kolaborasi Lintas PD dalam Wujudkan Kawasan Aglomerasi Keburejo, Bapperida Selenggarakan Rapat Koordinasi Lintas Sektor
- Bapperida Fasilitasi Kunjungan Teknis Tim Perwakilan Bank Dunia dalam Persiapan Program LSDP
- Konsultasi Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Purworejo dan Lemhanas RI tentang Penilaian Indeks Ketahanan Nasional (INTANNAS)
- Bapperida Purworejo Dorong Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah Lebih Terarah
- Perluas Akses Pasar, Batik Purworejo Diperkenalkan melalui Temu Bisnis dan Pitching
- Bapperida Ikuti Desk Rekonsiliasi BMD Triwulan III Tahun 2026
- Langkah Baru Purworejo Menjawab Tantangan Ketenagakerjaan
- Wujudkan Kolaborasi Smart City, Bapperida Purworejo Hadiri Forum Purworejo Cerdas Tahun 2026
Pelaksanaan Asistensi Tindak Lanjut Hasil Verifikasi Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027
Berita Terkait
- FGD dan Penentuan Isu Prioritas dalam Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)0
- FGD Penyusunan FS Pembangunan Pasar Induk Kutoarjo Digelar, Bahas Arah Penataan Pasar Pasca Kebakaran0
- Pra Musrenbang Tematik Stunting Kabupaten Purworejo0
- Perkuat Integritas ASN, Bapperida Hadiri Sosialisasi Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Hari Raya0
- Bapperida Purworejo Sambut Program Magang Mahasiswa Manajemen UMP0
- Bapperida Hadiri Penutupan TMMD Sengkuyung Tahap I, Percepat Pembangunan Desa Grabag0
- Persiapan Musrenbang RKPD tingkat Kabupaten0
- Bapperida Hadiri Penandatanganan Nota Kesepakatan Sinergi dan Kerjasama Percepatan Layanan Hukum0
- Bapperida Mengikuti Desk dan Reviu Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa TA 2026 pada Aplikasi SiRUP0
- Bapperida Gelar Apel Pagi Perkuat Kinerja Tim0
Berita Populer
- SURPRISE
- Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
- Sosialisasi Kepmendagri No. 900.1/861 Tahun 2026
- Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
- Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
- Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
- KOORDINASI PEMANFAATAN TANAH GG
- LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
- Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024

PURWOREJO – 12 Maret 2026, Pemerintah daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) melaksanakan kegiatan asistensi tindak lanjut hasil verifikasi Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2027 . Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari tahapan penyempurnaan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah agar lebih selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah.
Kegiatan asistensi diikuti oleh perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah bersama tim verifikator dari Bapperida. Dalam forum ini, masing-masing perangkat daerah memaparkan perbaikan dan penyempurnaan rancangan Renja berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan sebelumnya. Proses asistensi menjadi ruang diskusi teknis untuk memastikan program, kegiatan, indikator kinerja, serta rencana pendanaan yang disusun telah sesuai dengan ketentuan perencanaan pembangunan daerah.
Melalui kegiatan asistensi ini, Bapperida melakukan pendampingan kepada perangkat daerah untuk memastikan bahwa rancangan Renja telah konsisten dengan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Proses ini juga bertujuan menyelaraskan usulan program dan kegiatan agar mendukung pencapaian target pembangunan daerah secara lebih efektif dan terukur. Selain itu, asistensi juga dimanfaatkan untuk melakukan klarifikasi terhadap usulan kegiatan perangkat daerah dengan prioritas pembangunan daerah. Dengan demikian, dokumen Renja yang dihasilkan diharapkan lebih realistis, terukur, serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.









