Pemerintah Daerah Diharapkan Melaporkan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon (PRK) dan Pembangunan Berketahanan Iklim (PBI) melalui Platform AKSARA

Berita Terkait

• FGD Penyusunan Masterplan Drainase Kawasan Border City0
• Pembahasan Peraturan Bupati RISPAM dan Jakstrada SPAM0
• Expose/Paparan Pendahuluan RTBL Pusat Kota Purworejo0
• Rapat Koordinasi untuk Mewujudkan Kolaborasi demi Hunian Layak dan Terjangkau di Provinsi Jateng0
• Bappedalitbang Kabupaten Purworejo melaksanakan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Penelitian Tahun 20220
• Rapat Koordinasi Pra Sidang Komisi Irigasi Kabupaten Purworejo0
• Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Pembahasan Permohonan Pengalihan Layanan SPAM Regional Keburejo Sistem Jembangan ke Kabupaten Purworejo 0
• Konsultasi Publik AMDAL Pembangunan Jalan Tol Trase Cilacap-Jogja0
• Konsultasi Bersama BPKP Perwakilan Provinsi DIY0
• Workshop Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Irigasi (KPI)0

Berita Populer

• SURPRISE
• Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
• Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
• SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
• Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
• Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
• KOORDINASI PEMANFAATAN TANAH GG
• LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
• Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024
• Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo

Kementerian PPN/ Bappenas dan Bappeda Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Workshop Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim sebagai Backbone Menuju Ekonomi Hijau dan Pembangunan Berkelanjutan Regional Barat pada 23-24 Agustus 2022 di Semarang. Kolaborasi dan kontribusi multipihak, termasuk dengan Pemerintah Daerah di level Provinsi maupun Kabupaten/Kota, merupakan kunci untuk menyukseskan langkah menuju Ekonomi Hijau. Pemerintah Daerah berperan penting dalam menyuplai data yang reliable secara continue. Pelaporan, pemantauan, dan evaluasi aksi PRK dan PBI memiliki peran penting sebagai alat pengendalian pembangunan terhadap emisi GRK di Indonesia. Hasil capaian penurunan emisi merupakan salah satu indikator perencanaan pembangunan nasional terhadap Ekonomi Hijau. Selaras dengan PP 39/2006 mengenai Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, pemantauan implementasi PRK dan PBI menggunakan platform AKSARA (https://pprk.bappenas.go.id/aksara) sebagai alat bantu dan platform perekaman aksi yang transparan, akurat, lengkap, konsisten dan terintegrasi. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota diharapkan dapat melaporkan hasil PEP ke dalam aplikasi AKSARA secara tepat waktu dan lengkap untuk seluruh sektor, sebagai kontribusi Aksi Pembangunan Rendah Karbon Nasional, selain itu kualitas pelaporan juga menjadi salah satu indikator di dalam penilaian kinerja pembangunan daerah (PPD).