- Hari Pahlawan 2026: Mengenang Jasa, Meneruskan Perjuangan
- Bapperida Purworejo Ikuti Zoom Meeting Sosialisasi dan Penegasan Tindak Lanjut Petunjuk Teknis Penanganan Perlintasan Sebidang Kereta Api di Daerah
- Perkuat Kolaborasi Lintas PD dalam Wujudkan Kawasan Aglomerasi Keburejo, Bapperida Selenggarakan Rapat Koordinasi Lintas Sektor
- Bapperida Fasilitasi Kunjungan Teknis Tim Perwakilan Bank Dunia dalam Persiapan Program LSDP
- Konsultasi Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Purworejo dan Lemhanas RI tentang Penilaian Indeks Ketahanan Nasional (INTANNAS)
- Bapperida Purworejo Dorong Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah Lebih Terarah
- Perluas Akses Pasar, Batik Purworejo Diperkenalkan melalui Temu Bisnis dan Pitching
- Bapperida Ikuti Desk Rekonsiliasi BMD Triwulan III Tahun 2026
- Langkah Baru Purworejo Menjawab Tantangan Ketenagakerjaan
- Wujudkan Kolaborasi Smart City, Bapperida Purworejo Hadiri Forum Purworejo Cerdas Tahun 2026
Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta Pemberian Bantuan Hukum Kepada Aparatus Sipil di Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Ciamis
Berita Terkait
- Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat di Kabupaten Purworejo0
- Monitoring dan Evaluasi Kinerja Komisi Irigasi Kabupaten Tahun 20220
- Koordinasi Inputing Data Sanitasi pada Aplikasi SI-INSAN0
- Sosialisasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Air Minum Daerah untuk Mendukung Pencapaian SDGs0
- Evaluasi Rencana Kerja Masyarakat (RKM) Program Pamsimas Tahun 20220
- Sidang Komisi Irigasi II Kabupaten Purworejo Tahun 20220
- FGD Penyusunan Masterplan Drainase Kawasan Border City0
- Pembahasan Peraturan Bupati RISPAM dan Jakstrada SPAM0
- Expose/Paparan Pendahuluan RTBL Pusat Kota Purworejo0
- Rapat Koordinasi untuk Mewujudkan Kolaborasi demi Hunian Layak dan Terjangkau di Provinsi Jateng0
Berita Populer
- SURPRISE
- Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
- Sosialisasi Kepmendagri No. 900.1/861 Tahun 2026
- Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
- Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
- Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
- KOORDINASI PEMANFAATAN TANAH GG
- LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
- Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024

Dalam rangka memberikan pedoman pemberian bantuan hukum bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang berhadapan dengan permasalahan hukum dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara, maka Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui Bagian Hukum bersama Peraangkat Daerah terkait sedang melaksanakan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Fasilitasi Bantuan Hukum.
Dalam rangka mendapatkan materi pembanding dalam penyusunan produk hukum tersebut diatas, pada hari Kamis, 15 September 2022 dan hari Jum’at, 16 September 2022, telah dilaksanakan kunjugan dalam rangka studi komparasi ke Pemerintah Kabupaten Majalengka dan ke Pemerintah Kabupaten Ciamis, disamping juga untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada kedua Pemerintah Kabupaten tersebut diatas.
Pada saat kunjungan, didapat informasi bahwa pemberian bantuan hukum kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Ciamis dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka yang dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum melibatkan Badan Perlindungan dan Bantuan Hukum KORPRI serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
Sementara berkaitan dengan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis sama seperti Majalengka maupun Purworejo, masih menggunakan ILDIS versi pertama dan kedepannya akan dilakukan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum versi terbaru.









