Provinsi Jawa Tengah: Kabupaten Purworejo Perlu Mendorong Collaborative Funding

Berita Terkait

• Pembukaan Masa Musrenbang RKPD0
• Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 20270
• Pembahasan Hasil Verifikasi Ranwal Renja 20270
• Sosialisasi Kamus Usulan Pokir DPRD 20270
• Sosialisasi Persiapan Musrenbang RKPD di Kecamatan0
• Rapat Capaian Realisasi DBHCHT Tahun Anggaran 20250
• Rapat Penyusunan Ranwal RKPD Tahun 20270
• Orientasi Penyusunan RKPD dan Renja PD tahun 20270
• Pembahasan RKP 2026 DBHCHT dengan Kementerian0
• Pembahasan Kamus Pokir dan Musrenbang TA 20270

Berita Populer

• SURPRISE
• Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
• Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
• SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
• Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
• Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
• KOORDINASI PEMANFAATAN TANAH GG
• LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
• Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024
• Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo

PURWOREJO - Bappeda Provinsi Jawa Tengah menyampaikan arahan pada Kamis, 22 Januari 2026, dalam rangka Forum Konsultasi Publik dan Pembukaan Masa Musrenbang RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2027. Diwakilkan Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, disampaikan bahwa Kabupaten Purworejo memiliki kemampuan fiskal yang rendah, sebagaimana rata-rata kondisi kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Untuk itu, disampaikan bawah Kabupaten Purworejo perlu mulai mendorong Collaborative Funding dari berbagai sumber, termasuk memperkuat kerja sama dengan stakeholder (Hexahelix).

Pada kesempatan ini, Kabupaten Purworejo juga diminta mengintegrasikan tema dengan arah kebijakan Provinsi Jawa Tengah terutama berkaitan dengan pariwisata berkelanjutan dan penguatan ekonomi syariah. Diharapkan Kabupaten Purworejo dapat turut serta mengembangkan pariwisata berkelanjutan berbasis budaya dan religi, menguatkan promosi pariwisata berbasis digital, meningkatkan investasi dan pengembangan kluster UMKM, menguatkkan ekonomi dan keuangan syariah serta mengembangkan industri kreatif. ~fid