Rapat Koordinasi Persiapan Paparan Replikasi Sengguh Monevdal Terpadu
Rapat Koordinasi Persiapan Paparan Replikasi Sengguh Monevdal Terpadu di R Rapat Adisten l Setda

Berita Terkait

• Staf Meeting Pegawai Bappedalitbang Kabupaten Purworejo0
• Sosialisasi SPIP Terintegrasi 0
• Upacara Hari Kebangkitan Nasional ke - 1140
• Staf meeting Laporan Penyerapan Kinerja Bulan April dan Halal Bihalal0
• Rapat Koordinasi Kinerja Bappedalitbang Kabupaten Purworejo0
• Sosialisasi Benturan Kepentingan0
• Pengapelan dalam rangka Pengecekan Kondisi Kendaraan Dinas Roda 2 (Dua) dan Kelengkapannya0
• Pelatihan Teknis Bendahara Keuangan Daerah Kabupaten Purworejo0

Berita Populer

• SURPRISE
• Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
• Sosialisasi Kepmendagri No. 900.1/861 Tahun 2026
• Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
• SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
• Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
• Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
• KOORDINASI PEMANFAATAN TANAH GG
• LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
• Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024

Pada senin 6 Juni 2022 Sekretaris Bappedalitbang Kabupaten Purworejo menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan Paparan Replikasi Sengguh  Monevdal Terpadu di R Rapat Adisten l Setda Kabupaten Purworejo. Dalam memenuhi kebutuhan tata kelola perencanaan pembangunan yang sigap dan tanggap (agile governance) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Pemerintahan Pemerintah Daerah dengan meningkatkan keterbukaan informasi publik terhadap pembangunan Daerah. Diharapkan dapat memberikan manfaat terdorongnya koordinasi efektif antara perencanaan dan pengendalian dalam rangka mewujudkan peningkatan akuntabilitas Pemda, Sajian sistematika evaluasi yang mudah dipahami, mudah diakses dan memiliki validitas data yang memadai membantu evaluator, masyarakat mendapat kemudahan untuk mengakses informasi perkembangan pembangunan daerah yang dilaksanakan sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik