Rapat Pembahasan Rencana Kerja Awal Penyusunan KLHS RPJMD

Berita Terkait

• Penggalian Isu Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum Linmas0
• RAPAT KOORDINASI PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH DI PROVINSI JAWA TENGAH0
• BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PURWOREJO MENYAMPAIKAN HASIL RILIS ANGKA KEMISKINAN KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2019 KEPADA WAKIL BUPATI PURWOREJO0
• Monitoring Pembinaan Lembaga Kursus Pelatihan: Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Fenti, Kecamatan Purworejo0
• Monitoring Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Mekar, Kecamatan Purworejo0
• Monitoring Pengembagan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di TBM Mangunrejo, Desa Susuk, Kecamatan Grabag0
• Monitoring Pengembangan SDN Ngombol, Kecamatan Ngombol sebagai Sekolah Rujukan0
• Monitoring Pengembangan SMPN 8 Purworejo sebagai Sekolah Rujukan0
• Monitoring Pengembangan SDN Bedug, Kecamatan Bagelen sebagai Sekolah Rujukan0
• Bappeda Selenggarakan Desk Evaluasi Capaian Renja Perangkat Daerah di Mangrove Demang Gedi0

Berita Populer

• SURPRISE
• Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
• Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
• SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
• Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
• Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
• KOORDINASI PEMANFAATAN TANAH GG
• LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
• Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024
• Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo

Sesuai dengan amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 bahwa dokumen perencanaan RPJMD harus dilengkapi dengan dokumen pengendalinya yaitu KLHS agar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Bidang Ekonomi Pengembangan Wilayah Bappeda Kabupaten Purworejo mengadakan rapat persiapan pada Kamis, 9 Januari 2020 dalam rangka penyusunan KLHS untuk diacu dalam RPJMD Tahun 2021-2024.

Acara ini dibuka oleh Kepala Bappeda Kabupaten Purworejo, Bapak Ir. Bambang Jati Asmara, MT, MA. Pada kesempatan tersebut Beliau menyampaikan bahwa proses penyusunan dan substansi dokumen KLHS harus mengacu pada Permendagri  Nomor 7 Tahun 2018. KLHS disusun sebelum RPJMD ditetapkan atau beriringan dengan penyusunan RPJMD Teknokratik. Pada tahun 2020 ini, Bappeda akan menyusun Dokumen RPJMD Teknokratik dan KLHSnya. Kedua dokumen ini diharapkan dapat selesai sebelum pemilukada dilaksanakan. Dalam penyusunan dokumen KLHS, perlu melibatkan akademisi, ormas, pelaku usaha, dan filantropi. Selain itu, penentuan Tim Penyusun KLHS RPJMD juga harus mempertimbangkan kompetensi yang dibutuhkan.

Selain sebagai dokumen pengendali RPJMD, KLHS juga dapat diacu dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dengan disusunnya KLHS RPJMD ini, diharapkan kegiatan pembangunan di Kabupaten Purworejo di masa 2021-2024 dapat mendukung prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.