Rapat Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Berita Terkait

• Rapat Kegiatan DBHCHT0
• Desk SDGs: Tim Pemeritahan0
• Pembahasan Rancangan Akhir RKPD 20250
• Musrenbang RKPD dan RPJPD Kabupaten Purworejo0
• Inventarisasi dan Analisis Kerja Sama Kab/Kota Se-Jawa Tengah0
• Rakortekrenbang Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/ Kota Tahun 20240
• Penyelarasan Indikator Utama Pembangunan (IUP) RPJPD Tahun 2025-20450
• Persiapan Desk Evaluasi Renja Triwulan I Tahun 2024, Bappedalitbang Selenggarakan Sosialisasi0
• Sosialisasi Penyampaian Usulan Bankeu Sarpras Kab/ Kota dan Pemdes0
• Tim Teknis Sawiji Selenggarakan Diskusi Teknis Pengembangan Aplikasi0

Berita Populer

• SURPRISE
• Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
• Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
• SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
• Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
• Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
• KOORDINASI PEMANFAATAN TANAH GG
• LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
• Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024
• Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo

PURWOREJO - Terselenggara rapat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Ruang Otonom Setda Kabupaten Purworejo. Pada kegiatan yang menghadirkan BPJS Ketenagakerjaan ini, diundang beberapa perangkat daerah antara lain Setda, Bappedalitbang, BPKPAD, DKPP, Dinperintransnaker, DINSOSDALDUKKB, serta Dinkes. Saat ini persentase penduduk bekerja (formal maupun informal) di Kabupaten Purworejo yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan sangat rendah, terlebih bila dibandingkan dengan rata-rata di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Untuk itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan hal ini. Pada satu sisi, Kemenkeu membuka peluang penggunaan DBHCHT untuk pemenuhan kepesertaan warga, misalnya pada petani tembakau, serta warga lain yang memenuhi persyaratan tertentu sesuai aturan daerah. Apabila akan dilakukan, Pemerintah Kabupaten Purworejo perlu menyusun regulasinya. Hal ini akan dibahas lebih lanjut oleh tim internal Kabupaten Purworejo, dengan belajar dari daerah-daerah lain yang telah mendahului. ~fid