- Bapperida Ikuti Asistensi Peningkatan Efektivitas Pengendalian Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2026
- Eksplorasi Potensi Pantai Selatan Jawa Tengah, Bapperida Purworejo Hadiri FGD
- Sinergikan Program Pengentasan Kemiskinan, Bapperida Purworejo Selenggarakan Koordinasi, Audit Kinerja, dan Sosialisasi Inovasi Forum Perencanaan Teknokratik (Forum Cantik) Tahun 2026
- Apel Pagi Bapperida Kabupaten Purworejo Tanggal 27 Juli 2026
- Evaluasi UCJ Jawa Tengah Perkuat Sinergi Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan
- Bapperida Purworejo Ikuti Rapat Koordinasi Kepegawaian Tahun 2026
- Bapperida Purworejo Gelar Bimtek Fitur Hilirisasi, SURPRISE Kini Hadir dengan Pembaruan Ketiga
- Bapperida Kabupaten Purworejo Hadiri Sosialisasi Peraturan BRIN Nomor 3 Tahun 2025
- Peringati Hari Anak Nasional 2026, Bapperida Kabupaten Purworejo Gelar Upacara Bendera
- BRIDA Jawa Tengah Selenggarakan Harmonisasi Ekosistem Inovasi
Bappeda Purworejo ikuti Rapat Koordinasi Pembahasan Rekomendasi Teknis Proses Perijinan dan Pembangunan Mal Pelayanan Publik
Berita Terkait
- Mencari Solusi Untuk Sub Terminal Agropolitan Bagelen di Krendetan0
- Bappeda Kabupaten Purworejo Mengikuti Kegiatan Review Penyelenggaraan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) di Jawa Tengah Tahun 20200
- Pohon Induk Durian Sikatap Butuh Perhatian0
- BAPPEDA Dampingi Dinas PPKP Rencanakan Penyusunan Renstra0
- Evaluasi Program IPDMIP Kabupaten Purworejo Tahun 2018-20200
- BAPPEDA KABUPATEN PURWOREJO MENDAMPINGI KUNJUNGAN KERJA PANSUS 17 DPRD KABUPATEN PURWOREJO KE ARPUSDA PROPINSI JAWA TENGAH0
- BAPPEDA KABUPATEN PURWOREJO MENDAMPINGI KUNJUNGAN KERJA PANSUS 17 DPRD KABUPATEN PURWOREJO KE DPRD KABUPATEN KARANGANYAR0
- SOSIALISASI PERMENDAGRI NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG INDEKS KEPEMIMPINAN KEPALA DAERAH ( IKKD ) OLEH KEMENDAGRI0
- Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah TKPKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 20200
- BAPPEDA KABUPATEN PURWOREJO MENGIKUTI RAKORDA II BAN-S/M PROVINSI JAWA TENGAH0
Berita Populer
- SURPRISE
- Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
- Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
- Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
- Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
- KOORDINASI PEMANFAATAN TANAH GG
- LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
- Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024
- Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo

Keterangan Gambar : Rapat Koordinasi Pembahasan Rekomendasi Teknis Proses Perijinan dan Pembangunan Mal Pelayanan Publik
Pemerintah Kabupaten Purworejo berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat. Salah satu strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah dengan terus meningkatkan proses perizinan agar menjadi mudah, cepat/ tepat waktu, aman, nyaman, dan terjangkau. Dalam rangka peningkatan proses perizinan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Purworejo sedang dalam proses membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) yang berlokasi tepat di depan Alun Alun Kabupaten Purworejo. Mal Pelayanan Publik adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman. Proses pembangunan MPP di Kabupaten Purworejo tersebut dilanjutkan pada tahun 2021 dan akan diperkirakan dapat selesai dan beroperasi pada tahun 2022. Proses pembangunan MPP ini dilakukan oleh DPUPR yang bertanggung jawab terhadap pembangunan gedung, DPMPTSP untuk pengadaan peralatan gedung kantor, dan Dinkominfo sebagai penyedia sistem jaringan informasi yang akan digunakan dalam proses perizinan. Dengan demikian, Bappeda Kabupaten Purworejo perlu memprioritaskan beberapa kegiatan dari Perangkat Daerah tersebut dalam rangka mendorong proses pembangunan MPP menjadi tepat waktu sehingga pada tahun 2022, MPP dapat beroperasi dan meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Purworejo. /rwd









