Jateng Planning Forum 2026

By Bidang Rendalev 31 Okt 2026, 20:59:01 WIB Sekretariat

Berita Terkait

Berita Populer

Jateng Planning Forum 2026

MAGELANG - Bapperida Kabupaten Purworejo mengikuti Rapat Koordinasi Kepala Bappeda/Bapperida se-Jawa Tengah Tahun 2026 di Puri Asri Hotel & Resort, Kota Magelang, pada 30–31 Oktober 2026. Kegiatan yang digelar Bappeda Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan Bapeprida Kota Magelang ini menjadi forum penting koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan. Dalam presentasinya, Kepala Bappeda Jateng memaparkan refleksi kinerja pembangunan terkini.

Indeks Modal Manusia mencapai 0,61 pada 2025, Tingkat Pengangguran Terbuka turun menjadi 4,24 persen (Februari 2026), pertumbuhan ekonomi Triwulan II 2026 mencapai 5,71 persen (di atas nasional), Rasio Gini 0,350, dan tingkat kemiskinan 9,21 persen (Maret 2026). Untuk Kabupaten Purworejo sendiri, data menunjukkan IPM 75,93, pertumbuhan ekonomi 5,27 persen, TPT 3,72 persen, dan tingkat kemiskinan 10,06 persen. Paparan dilanjutkan dengan arah kebijakan pembangunan 2027–2029 yang berpijak pada tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui transformasi ekonomi berbasis lingkungan dan transformasi sosial dengan tata kelola berkelanjutan. Tema pembangunan 2027 difokuskan pada pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah sebagai tulang punggung pertumbuhan. Target utama meliputi penurunan kemiskinan hingga kisaran 8,50–7,50 persen di 2027, pertumbuhan ekonomi 5,60–7,40 persen, serta peningkatan Indeks Modal Manusia.

Kepala Bappeda Jateng juga menyampaikan tantangan ke depan serta 35 program delegasi kepada kabupaten/kota, mulai dari pembentukan Kecamatan Berdaya, pembangunan rumah layak huni, penguatan ekonomi syariah, hingga pengembangan desa wisata dan UMKM. Progres dukungan kab/kota terhadap program tersebut hingga Triwulan II 2026 baru mencapai 60 persen, sehingga diminta Bappeda kabupaten/kota, termasuk Purworejo, untuk lebih aktif mengoordinasikan OPD terkait. Keikutsertaan Bapperida Kabupaten Purworejo dalam forum ini diharapkan memperkuat penyusunan RKPD yang selaras dengan arah kebijakan provinsi serta mendorong percepatan pencapaian target pembangunan daerah yang lebih berdampak dan berkelanjutan.