- Bapperida Hadiri FGD Evaluasi Komprehensif Perda Bidang Pembangunan dalam Mendukung Penyusunan Propemperda Kabupaten Purworejo
- Penguatan Arah Riset dan Inovasi Purworejo Melalui FGD RIPJPID
- RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2027
- Bapperida Ikuti Asistensi Peningkatan Efektivitas Pengendalian Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2026
- Eksplorasi Potensi Pantai Selatan Jawa Tengah, Bapperida Purworejo Hadiri FGD
- Sinergikan Program Pengentasan Kemiskinan, Bapperida Purworejo Selenggarakan Koordinasi, Audit Kinerja, dan Sosialisasi Inovasi Forum Perencanaan Teknokratik (Forum Cantik) Tahun 2026
- Apel Pagi Bapperida Kabupaten Purworejo Tanggal 27 Juli 2026
- Evaluasi UCJ Jawa Tengah Perkuat Sinergi Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan
- Bapperida Purworejo Ikuti Rapat Koordinasi Kepegawaian Tahun 2026
- Bapperida Purworejo Gelar Bimtek Fitur Hilirisasi, SURPRISE Kini Hadir dengan Pembaruan Ketiga
Pemerintah Bahas Serah Terima Pengelolaan Peningkatan Permukiman Kumuh di Kawasan Kutoarjo
Berita Terkait
- Mengikuti Desk Finalisasi RUP TA 20230
- Pembahasan Rencana Kerja Sama SPAM dan Tinjauan Lokasi IPAM Teknologi Deerfos Membrane di Pasuruan, Jawa Timur0
- Rapat Persiapan Musrenbang RKPD0
- Musrenbang Wilayah Pengembangan (WP) Purwomanggung0
- Rakor Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS)0
- Desk Input RKO Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 pada aplikasi SIVERO0
- Forum Lintas Kecamatan Tahun 20230
- Sosialisasi Input Rancangan Renja Perangkat Daerah Th. 2024 Hasil Verifikasi di Aplikasi SIPD-RI0
- Workshop dan Pelatihan Drafting Paten0
- Rapat Penyerahan Hasil - hasil Penelitian pengembangan Bappedalitbang0
Berita Populer
- SURPRISE
- Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
- Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
- Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
- Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
- KOORDINASI PEMANFAATAN TANAH GG
- LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
- Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024
- Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo

Yogyakarta - Rapat Koordinasi Pembahasan BA Serah Terima Pengelolaan Sementara Pekerjaan Peningkatan Permukiman Kumuh Kawasan Kutoarjo TA 2021-2022 dan Penyiapan RC Usulan DAK Integrasi PPKT 2024 telah dilaksanakan pada tanggal 17-18 Maret 2023 di Hotel Malyabhara, Yogyakarta. Rapat dihadiri oleh beberapa pejabat dari Dinas terkait Kabupaten Purworejo. Rapat tersebut bertujuan untuk menyelesaikan kesepakatan terkait serah terima pengelolaan sementara Barang Milik Negara (BMN) hasil pekerjaan peningkatan permukiman kumuh Kawasan Kutoarjo Kabupaten Purworejo TA 2021-2022 dan menyiapkan usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) integrasi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu (PPKT) Tahun 2024.
Hasil rapat menyatakan bahwa paket pekerjaan penataan Kawasan kumuh di Kutoarjo telah selesai pada tanggal 14 September 2022 dan telah dilakukan proses serah terima Pekerjaan Tahap Pertama (Physical Hand Over/PHO) oleh penyedia jasa ke BPPW Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Jasa. Operasional dan pengelolaannya untuk sementara diserahkan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo sampai dengan Serah Terima Kedua (Finally Hand Over/FHO) yang direncanakan pada tanggal 14 September 2023. Selain itu, disepakati bahwa sebelum penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Sementara BMN, perlu dilakukan verifikasi lapangan untuk memastikan bahwa hibah BMN dalam kondisi baik dan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Rapat juga menghasilkan kesepakatan untuk melakukan upaya antisipasi terhadap hibah BMN yang beralih fungsi menjadi tempat parkir dan tempat berjualan. Perlu adanya upaya yang konkrit dan regulasi yang jelas untuk menghindari parkir liar maupun Pedagang Kaki Lima (PKL) di sepanjang pedestrian. Di samping itu, Ruang Terbuka Publik (RTP) yang difungsikan sebagai shelter kuliner diharapkan dapat dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang memadai, seperti tempat ibadah, tempat parkir, saluran drainase dan lain-lain sehingga pembeli merasa nyaman makan di RTP.(/fse)









