- Sinergikan Program Pengentasan Kemiskinan, Bapperida Purworejo Selenggarakan Koordinasi, Audit Kinerja, dan Sosialisasi Inovasi Forum Perencanaan Teknokratik (Forum Cantik) Tahun 2026
- Apel Pagi Bapperida Kabupaten Purworejo Tanggal 27 Juli 2026
- Evaluasi UCJ Jawa Tengah Perkuat Sinergi Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan
- Bapperida Purworejo Ikuti Rapat Koordinasi Kepegawaian Tahun 2026
- Bapperida Purworejo Gelar Bimtek Fitur Hilirisasi, SURPRISE Kini Hadir dengan Pembaruan Ketiga
- Bapperida Kabupaten Purworejo Hadiri Sosialisasi Peraturan BRIN Nomor 3 Tahun 2025
- Peringati Hari Anak Nasional 2026, Bapperida Kabupaten Purworejo Gelar Upacara Bendera
- BRIDA Jawa Tengah Selenggarakan Harmonisasi Ekosistem Inovasi
- Bapperida Dorong Perangkat Daerah Tingkatkan Kualitas Inovasi Melalui Evaluasi Semester I 2026
- Bapperida Jalin Kerja Sama dengan Fakultas Ekonomi UMP Perkuat Pembangunan Berbasis Riset
Technical Meeting Pelaksanaan Penilaian Kinerja Lingkup Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota Layak Huni 2024
Berita Terkait
- FGD Kajian Pengembangan Kewilayahan Keburejo0
- Rakor Pengembangan Investasi Jawa Tengah0
- Koordinasi Kebijakan dan Strategi Penurunan PoU (Prevalence of Undernourishment) dan Peningkatan IKP (Indeks Ketahanan Pangan) Provinsi Jawa Tengah0
- Focus Group Discussion Peningkatan Kapasitas Pelayanan Investasi Di Wilayah Koordinatif Badan Pelaksana Otorita Borobudur0
- Workshop Peningkatan Kapasitas Pemda untuk Mendukung Pelaksanaan INPRES Nomor 1 Tahun 20240
- Rakor Sosialisasi dan Inventarisasi Kebijakan Usulan DAK Tahun 20250
- Workshop Target Sanitasi Aman Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah0
- Diskusi Laporan Pendahuluan Detail Desain Lanjutan, Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup, dan LARAP Kawasan Pemanfaatan Irigasi Bendungan Bener0
- Sidang Komisi I TKPSDA WS Serayu Bogowonto0
- Pendampingan Verifikasi dan Validasi Data Anak Tidak Sekolah (ATS)0
Berita Populer
- SURPRISE
- Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
- Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
- Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
- Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
- KOORDINASI PEMANFAATAN TANAH GG
- LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
- Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024
- Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo

Dalam rangka pembinaan dan peningkatan kinerja Pokja PKP dan Forum PKP di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, Disperakim Provinsi Jawa Tengah melaksanakan kegiatan Penilaian Kinerja Lingkup Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota Layak Huni tahun 2024. Acara yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2024 dan bertempat di Kantor Disperakim Kabupaten Banyumas ini diikuti oleh Pokja PKP dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
Terdapat 9 (sembilan) indikator penilaian yaitu Persentase penanganan RTLH di kabupaten/kota; persentase unit RTLH yang dianggarkan; capaian Penanganan Kawasan kumuh; akses Air Minum, Air Limbah dan Persampahan; serah Terima PSU Perumahan; POKJA PKP + FORUM PKP; Administrasi & Kelembagaan Lingkup Bidang PKP; Persentase realisasi anggaran CSR PKP terhadap potensi CSR yang ada; Lain-lain : Pembebasan BPHTB untuk MBR di Kabupaten/Kota.
Pada indicator persentase unit RTLH yang dianggarkan; data yang dibutuhkan berupa realisasi jumlah unit RTLH yang dianggarkan oleh APBD Kab/Kota tahun 2023 dibuktikan dengan Laporan kinerja tahunan. Sedangkan capaian penanganan kawasan kumuh berupa capaian luasan Kawasan kumuh yang tertangani pada tahun 2023 dan s.d. Tahun 2023 yang dibuktikan dengan BA Pengurangan kumuh. Sedangkan indicator Pokja PKP dan Forum PKP dinilai berdasarkan rencana kerja tahun 2023, persentase realisasi kinerja atas masalah yang diselesaikan oleh Pokja PKP dan inovasi program/kegiatan Pokja PKP serta tahun dimulainya inovasi. Pada indicator administrasi dan kelembagaan lingkup bidang PKP, dokumen yang dibutuhkan yaitu Dokumen RP3KP dan/atau RKP, Dokumen Perkada RP2KPKPK, perda PKP dan/atau perda P2KPKPK dan/atau perda kumuh, SK Kawasan kumuh di Kabupaten/Kota, dan Dokumen Jakstrada SPAM serta Sanitasi. Untuk indicator pembebasan BPHTB untuk MBR di Kabupaten/Kota, dibuktikan dengan dokumen/draft perkada/SK/SE terkait pembebasan BPHTB untuk MBR (terupdate)
Kegiatan penilaian Kinerja Lingkup Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota Layak Huni 2024 akan dimulai pada Minggu II bulan Juni 2024 dan akan berkahir pada Minggu I bulan Agustus 2024, bertepatan dengan pelaksanaan penutupan Pameran Jateng Omah Expo 2024 sekaligus pemberian penghargaan bagi pemenang.Pemda diminta untuk segera mengupload dokumen evidence dalam link https://s.id/Penilaian2024 mulai dari tanggal 20 Juni 2024 - 03 Juli 2024. (/fse)









