Bapperida Purworejo Ikuti Sosialisasi Kebijakan Ekonomi Makro dan Bimtek Penilaian Kesesuaian KUA-PPAS dengan KEM-PPKF

Berita Terkait

• Apel Pagi Bapperida Kabupaten Purworejo Tanggal 6 Juli 20260
• Sinergi Bapperida dan KPP Purworejo: Pastikan Pelaporan e-Bupot Tepat Waktu0
• Bapperida Purworejo Hadiri Pembukaan Pekan Inovasi dan Budaya Daerah Kabupaten Banjarnegara0
• Bapperida Ikuti Rakor Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi Tahun 2026 di Yogyakarta0
• Bapperida Ikuti Dialog Interaktif dan Ramah Tamah bersama Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN0
• BAPPERIDA Mengikuti FGD Pengembangan Garam Purworejo di Swiss-Belhotel Airport Yogyakarta0
• Apel Pagi Bapperida Kabupaten Purworejo Tanggal 15 Juni 20260
• Bapperida Ikuti Persiapan Pemantauan Lapangan Alih Fungsi Lahan Sawah Terkait Pembangunan KDKMP0
• Rekonsiliasi Iuran JKN-KIS Komponen TPP0
• BAPPERIDA HADIRI UPACARA PERINGATAN HUT KE-76 SATPOL PP, HUT KE-64 SATLINMAS, DAN HUT KE-107 DAMKAR0

Berita Populer

• SURPRISE
• Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
• Sosialisasi Kepmendagri No. 900.1/861 Tahun 2026
• Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
• SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
• Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
• Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
• KOORDINASI PEMANFAATAN TANAH GG
• LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
• Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024

Boyolali – Bapperida Kabupaten Purworejo mengikuti kegiatan Sosialisasi Kebijakan Ekonomi Makro (KEM) Tahun 2027, Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF), serta Bimbingan Teknis Penilaian Kesesuaian KUA-PPAS dengan KEM-PPKF (SINERFIS) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Jumat (3/7/2026) di Gedung Muzdalifah, Asrama Donohudan, Kabupaten Boyolali. Kegiatan tersebut diikuti oleh perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Tengah yang membidangi urusan perencanaan dan pengelolaan keuangan.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pemerintah daerah terhadap arah Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2027, sekaligus memperkuat sinkronisasi antara dokumen perencanaan dan penganggaran daerah dengan kebijakan pemerintah pusat. Selain itu, peserta juga dibekali pemahaman teknis mengenai proses penilaian kesesuaian dokumen KUA-PPAS melalui aplikasi SINERFIS, sehingga penyusunan kebijakan fiskal daerah dapat berjalan lebih terarah, efektif, dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh panitia dan sambutan Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dwianto Priyonugroho, M.Prof. Ac. Selanjutnya, Materi I disampaikan oleh Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengenai Sosialisasi Kebijakan Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun 2027. Dalam sesi ini dipaparkan arah kebijakan ekonomi dan fiskal nasional sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan anggaran yang selaras dengan prioritas nasional.

Pada sesi berikutnya, Materi II disampaikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia berupa Bimbingan Teknis Penilaian Kesesuaian KUA-PPAS dengan KEM-PPKF melalui aplikasi SINERFIS. Materi ini memberikan pemahaman mengenai mekanisme penilaian keselarasan antara Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan arah kebijakan ekonomi makro dan fiskal nasional, sehingga proses penyusunan APBD dapat memenuhi ketentuan yang berlaku dan mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas.

Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Bapperida Kabupaten Purworejo diharapkan dapat semakin memperkuat koordinasi dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah, sehingga dokumen KUA-PPAS yang disusun memiliki tingkat kesesuaian yang lebih baik dengan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2027 serta mampu mendukung pembangunan daerah yang lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan.