- Sinergikan Program Pengentasan Kemiskinan, Bapperida Purworejo Selenggarakan Koordinasi, Audit Kinerja, dan Sosialisasi Inovasi Forum Perencanaan Teknokratik (Forum Cantik) Tahun 2026
- Apel Pagi Bapperida Kabupaten Purworejo Tanggal 27 Juli 2026
- Evaluasi UCJ Jawa Tengah Perkuat Sinergi Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan
- Bapperida Purworejo Ikuti Rapat Koordinasi Kepegawaian Tahun 2026
- Bapperida Purworejo Gelar Bimtek Fitur Hilirisasi, SURPRISE Kini Hadir dengan Pembaruan Ketiga
- Bapperida Kabupaten Purworejo Hadiri Sosialisasi Peraturan BRIN Nomor 3 Tahun 2025
- Peringati Hari Anak Nasional 2026, Bapperida Kabupaten Purworejo Gelar Upacara Bendera
- BRIDA Jawa Tengah Selenggarakan Harmonisasi Ekosistem Inovasi
- Bapperida Dorong Perangkat Daerah Tingkatkan Kualitas Inovasi Melalui Evaluasi Semester I 2026
- Bapperida Jalin Kerja Sama dengan Fakultas Ekonomi UMP Perkuat Pembangunan Berbasis Riset
Bapperida Purworejo Ikuti Sosialisasi Pengisian dan Pemutakhiran Data SIPD BUMD
Berita Terkait
- Bapperida Purworejo Ikuti Sosialisasi Kebijakan Ekonomi Makro dan Bimtek Penilaian Kesesuaian KUA-PPAS dengan KEM-PPKF0
- Apel Pagi Bapperida Kabupaten Purworejo Tanggal 6 Juli 20260
- Sinergi Bapperida dan KPP Purworejo: Pastikan Pelaporan e-Bupot Tepat Waktu0
- Bapperida Purworejo Hadiri Pembukaan Pekan Inovasi dan Budaya Daerah Kabupaten Banjarnegara0
- Bapperida Ikuti Rakor Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi Tahun 2026 di Yogyakarta0
- Bapperida Ikuti Dialog Interaktif dan Ramah Tamah bersama Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN0
- BAPPERIDA Mengikuti FGD Pengembangan Garam Purworejo di Swiss-Belhotel Airport Yogyakarta0
- Apel Pagi Bapperida Kabupaten Purworejo Tanggal 15 Juni 20260
- Bapperida Ikuti Persiapan Pemantauan Lapangan Alih Fungsi Lahan Sawah Terkait Pembangunan KDKMP0
- Rekonsiliasi Iuran JKN-KIS Komponen TPP0
Berita Populer
- SURPRISE
- Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
- Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
- Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
- Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
- KOORDINASI PEMANFAATAN TANAH GG
- LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
- Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024
- Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo

Keterangan Gambar : SIPD BUMD
Purworejo – Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui Bapperida mengikuti Sosialisasi Pengisian dan Pemutakhiran Data pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) BUMD yang diselenggarakan secara daring pada Selasa (7/7/2026). Kegiatan ini diikuti dari Ruang Rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo bersama Sekretaris Daerah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala BPKPAD, Kepala Bagian Perekonomian dan SDA, serta pimpinan BUMD se-Kabupaten Purworejo.
Kegiatan sosialisasi bertujuan meningkatkan kualitas pengelolaan data BUMD melalui pemanfaatan SIPD BUMD sebagai sistem yang terintegrasi. Langkah ini merupakan bagian dari implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Tahun 2025–2026 dalam memperkuat tata kelola Badan Usaha Milik Daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis data.
Koordinator Harian Stranas PK, Sari Angraeni, menjelaskan bahwa penguatan tata kelola BUMD menjadi salah satu fokus dalam Stranas PK. Menurutnya, masih terdapat banyak BUMD yang dibentuk tanpa didukung kajian bisnis dan studi kelayakan yang memadai, sehingga berdampak pada lemahnya tata kelola perusahaan, rendahnya kontribusi terhadap pendapatan daerah, hingga tingginya risiko penggunaan penyertaan modal pemerintah daerah.
Berdasarkan data nasional tahun 2025, terdapat 1.091 BUMD dengan total aset mencapai Rp1.240 triliun. Meskipun menghasilkan laba bersih sebesar Rp24,1 triliun dan dividen Rp13,02 triliun, masih terdapat 300 BUMD yang mengalami kerugian dan 342 BUMD yang belum memiliki Satuan Pengawasan Internal (SPI). Kondisi tersebut menjadi dasar perlunya pembinaan yang lebih terukur melalui sistem informasi yang terintegrasi.
Dalam paparannya, Sari Angraeni menyampaikan bahwa pengembangan SIPD BUMD dilakukan secara bertahap, dimulai dari diagnosis e-BUMD dan penguatan SPI pada tahun 2024, integrasi e-BUMD ke dalam SIPD pada tahun 2025, hingga implementasi penuh SIPD BUMD pada tahun 2026. Melalui sistem ini, pemerintah daerah diharapkan mampu melakukan deteksi dini (early warning), standarisasi data, pengawasan berbasis kinerja, serta pembinaan yang lebih preventif terhadap BUMD.
Sebagai tindak lanjut, seluruh pemerintah daerah diminta memastikan akun SIPD BUMD telah aktif bagi pembina maupun BUMD, melakukan pemutakhiran delapan komponen data utama yang meliputi data SPI, akta perusahaan, kinerja, keuangan, penyertaan modal, pegawai, pengurus, dan peraturan, serta melaksanakan evaluasi berkala terhadap kesehatan dan kontribusi BUMD. BUMD yang tidak memberikan dividen selama tiga tahun berturut-turut akan menjadi perhatian khusus dalam proses evaluasi.
Pada sesi berikutnya, Nurul Aziza Mukarrama dari Kementerian Dalam Negeri menjelaskan tata cara penggunaan SIPD BUMD, mulai dari pengelolaan akun pengguna, pengisian data perusahaan, pemanfaatan dashboard monitoring, hingga mekanisme kolaborasi bisnis dan akses data. Ia juga menyampaikan bahwa proses migrasi dari aplikasi e-BUMD telah ditetapkan melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, sehingga seluruh pemerintah daerah diharapkan segera mengoptimalkan penggunaan SIPD BUMD.
Melalui sosialisasi ini, Pemerintah Kabupaten Purworejo diharapkan semakin siap mengimplementasikan SIPD BUMD sebagai instrumen pembinaan dan pengawasan yang efektif. Dengan data yang terintegrasi dan pengawasan berbasis risiko, BUMD diharapkan mampu berkembang menjadi pilar ekonomi daerah yang sehat, profesional, dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).









