Bapperida Purworejo Ikuti Zoom Meeting Integrasi Kebijakan Ketangguhan Banjir Perkotaan Dalam Dokrenda melalui National Urban Flood Resilience Project (NUFREP)

Berita Terkait

• Bapperida Ikuti Forum Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo0
• Monitoring Forum PD Disdukcapil dalam rangka Penyusunan RKPD Purworejo Tahun 20270
• Bapperida Ikuti Forum Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo0
• FORUM PERANGKAT DAERAH SATPOL PP DAN DAMKAR KABUPATEN PURWOREJO0
• Bapperida Monitor Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah BKPSDM dalam rangka Penyusunan RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 20270
• Monitoring Forum PD Dinkominfostasandi dalam rangka Penyusunan RKPD Purworejo Tahun 20270
• Bapperida Kabupaten Purworejo Mengikuti Rapat Evaluasi Pemanfaatan dan Percepatan Penyerapan SPAM Regional Keburejo0
• Bapperida Monitor Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Purworejo dalam rangka Penyusunan RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 20270
• Monitoring Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Kecamatan Purwodadi0
• Monitoring Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2027 Kecamatan Bayan0

Berita Populer

• SURPRISE
• Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
• Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
• SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
• Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
• Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
• KOORDINASI PEMANFAATAN TANAH GG
• LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
• Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024
• Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo

Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bangda) Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan pertemuan daring dalam rangka penguatan integrasi kebijakan ketangguhan banjir perkotaan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan terhadap pelaksanaan National Urban Flood Resilience Project (NUFReP). Pertemuan dilaksanakan pada Rabu, 11 Februari 2026 pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai melalui aplikasi Zoom Meeting. Agenda ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam memastikan bahwa upaya pengurangan risiko banjir perkotaan terarusutamakan secara sistematis dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Forum ini diharapkan menghasilkan rumusan konkret yang dapat menjadi acuan pemerintah daerah dalam menyelaraskan kebijakan pembangunan wilayah dengan agenda nasional pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim. Integrasi kebijakan ketangguhan banjir dalam dokumen perencanaan daerah dinilai krusial untuk meningkatkan kapasitas fiskal, kelembagaan, dan teknis daerah dalam menghadapi tantangan banjir perkotaan yang semakin kompleks akibat perubahan iklim, degradasi lingkungan, serta peningkatan tekanan urbanisasi. Melalui NUFReP, pemerintah mendorong pendekatan terpadu yang mencakup intervensi struktural dan non-struktural, penguatan sistem peringatan dini, pengelolaan daerah aliran sungai secara berkelanjutan, serta penerapan solusi berbasis alam. Dengan sinergi lintas sektor dan lintas pemerintahan, diharapkan tercipta tata kelola risiko banjir perkotaan yang lebih adaptif, resilien, dan berkelanjutan. Kementerian Dalam Negeri menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat harmonisasi perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional, guna mewujudkan pembangunan perkotaan yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum bersama Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri terus mengoptimalkan pelaksanaan National Urban Flood Resilience Project (NUFReP) sebagai upaya strategis dalam memperkuat ketangguhan banjir perkotaan secara terpadu. Proyek yang didanai oleh Bank Dunia melalui Pinjaman IBRD 9459-ID senilai USD 400 juta ini ditargetkan berlangsung hingga 31 Januari 2028. NUFReP bertujuan mengurangi risiko banjir di kota-kota terpilih melalui peningkatan kapasitas di tingkat nasional dan daerah, serta investasi dalam pengelolaan risiko banjir yang terintegrasi. Target utama proyek ini meliputi: 2.450.000 jiwa penduduk penerima manfaat; 10 kebijakan/peraturan daerah terkait ketangguhan banjir perkotaan yang diadopsi; 7 tim koordinasi lintas sektor tingkat kota yang terbentuk dan berfungsi; Terbentuknya program nasional ketangguhan banjir perkotaan yang menjadi acuan pembiayaan, penguatan kelembagaan, dan pertukaran pengetahuan.

Hingga 31 Januari 2026, capaian disbursement proyek mencapai 15,12% dari total alokasi Rp6,4 triliun, dengan status umum masih dalam kategori at risk sehingga memerlukan percepatan implementasi. Beberapa capaian penting indikator utama antara lain: 2.221.600 jiwa telah diproyeksikan menerima manfaat dari subproyek yang berjalan dan akan dimulai pada akhir 2025 hingga awal 2026. 7 kota telah membentuk dan mengoperasionalkan tim koordinasi ketangguhan banjir ; 5 pemerintah kota telah mengintegrasikan pendekatan ketangguhan banjir dalam RPJMD dan RKPD; Target peluncuran Program Nasional Ketangguhan Banjir Perkotaan dijadwalkan Maret 2026 melalui dukungan Peraturan Menteri. Pada indikator antara, beberapa progres signifikan meliputi: Peningkatan/perbaikan 50 km tepi sungai dan drainase; 10 subproyek dengan pendekatan green infrastructure dan water sensitive urban design; Target 4 kota dengan sistem peringatan dini banjir (FEWS) yang ditingkatkan pada 2026; 550 orang telah mendapatkan pelatihan pengelolaan risiko banjir; dan Keterwakilan perempuan dalam posisi pengambil keputusan pada tim kota mencapai 35%.

Optimalisasi NUFReP difokuskan pada keterkaitan yang jelas antara kegiatan, output, Intermediate Outcomes (IOs), dan Project Development Objectives (PDO). Beberapa langkah strategis yang ditempuh meliputi: 1) Penyelarasan Peran Kelembagaan. Penegasan fungsi CPMU, NPIU, PIU, dan konsultan untuk mencegah tumpang tindih serta memperkuat koordinasi lintas sektor; 2) Penguatan Implementasi Teknis. Pendekatan berbasis data Daerah Aliran Sungai (DAS), analisis risiko banjir, dan debit puncak, serta integrasi solusi struktural dan Nature-Based Solutions (NbS) sesuai karakteristik kota; 3) Tata Kelola dan Instrumen Proyek. Pemanfaatan Project Operations Manual (POM) secara konsisten serta penguatan Management Information System (MIS) untuk monitoring berbasis bukti; dan 4) Adaptasi Berbasis Kinerja. Hasil monitoring digunakan untuk course correction tanpa mengubah tujuan pengembangan proyek.

Keberhasilan NUFReP sangat bergantung pada dukungan aktif Pemerintah Daerah, khususnya dalam: Adopsi regulasi ketangguhan banjir; Pembentukan dan penguatan tim koordinasi kota; Penyusunan rencana aksi multi-tahun berbasis risiko iklim; Peningkatan keterwakilan perempuan; Pemanfaatan platform pengetahuan digital nasional. Sinergi pusat-daerah serta koordinasi berkala antar pelaksana menjadi kunci percepatan pencapaian indikator. Dengan pendekatan terpadu yang menggabungkan perencanaan risiko, investasi infrastruktur, penguatan kelembagaan, serta inovasi berbasis alam, NUFReP diharapkan menjadi fondasi sistem pengelolaan risiko banjir perkotaan nasional yang adaptif terhadap urbanisasi dan perubahan iklim. Pemerintah optimistis bahwa melalui optimalisasi pelaksanaan dan kolaborasi multipihak, target capaian tahun 2026–2027 dapat direalisasikan sehingga manfaat proyek dirasakan luas oleh masyarakat di kota-kota sasaran.(/fse)