Musrenbang RKPD Provinsi Jawa Tengah

By Bidang Rendalev 28 Apr 2026, 20:59:26 WIB BIDANG Rendalevlakrenbangda

Berita Terkait

Berita Populer

Musrenbang RKPD Provinsi Jawa Tengah

SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2026 dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2027 pada Selasa, 28 April 2026. Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan fokus pada pengembangan pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi.  Masyarakat Jawa Tengah secara luas perlu berkontribusi dalam perencanaan pembangunan Jawa Tengah ya

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) menerima 37.054 usulan maupun masukan program selama proses Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) 2027. Nilai usulan itu mencapai Rp37,8 triliun. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno menyebutkan, gelombang usulan tersebut didominasi kebutuhan dasar di tingkat desa hingga kabupaten/ kota, terutama sektor infrastruktur. “Usulan terbanyak berasal dari bantuan keuangan pemerintah desa untuk infrastruktur, mencapai lebih dari 23 ribu usulan,” ujarnya, dalam forum Musrenbang, di Grhadika Bhakti Praja, Semarang, Selasa (28/4/2026). Sekda menambahkan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 masih bersifat dinamis. Pemerintah membuka ruang koreksi dan penyempurnaan melalui partisipasi publik dan pemangku kepentingan.

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen menegaskan, forum Musrenbang harus benar-benar menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar agenda rutin perencanaan. “Semoga Musrenbang Provinsi Jawa Tengah ini benar-benar berdampak kepada masyarakat. Forum ini sangat strategis untuk menyelaraskan aspirasi, baik yang disampaikan melalui DPRD maupun langsung dari masyarakat, termasuk para kepala desa yang mengikuti secara daring,” ujarnya. Gus Yasin, sapaannya menekankan, seluruh masukan dari berbagai sektor akan menjadi pijakan dalam menentukan arah pembangunan 2027. Walakin, pemerintah provinsi sudah menetapkan fokus utama, yakni penguatan sektor pariwisata dan ekonomi syariah.

Musrenbang ini turut melibatkan berbagai kelompok strategis, mulai dari kepala daerah di 35 kabupaten/kota hingga forum anak dan disabilitas, guna memastikan perencanaan pembangunan 2027 berjalan inklusif dan menjawab kebutuhan riil masyarakat.