Sosialisasi dan Bimtek Penginputan IPKD tahun 2026

Berita Terkait

• Komisi II DPRD Purworejo Gelar FGD Evaluasi Perda Bidang Pembangunan0
• Fasilitasi Induksi dan Uji Coba Interoperabilitas SIDIK-SEPAKAT di Jawa Tengah0
• Sosialisasi RKPD 2027 dan Perubahan RKPD 20260
• Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Triwulan III Tahun 2026 0
• Bapperida Purworejo Mengikuti Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Stunting0
• Bapperida Ikuti Diskusi Daring tentang Hasil Penilaian Ombudsman sebagai Indikator Kinerja Pemerintah Daerah0
• Bapperida Purworejo mengikuti Sosialisasi Penilaian IKD Provinsi Jawa Tengah0
• Perubahan RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 20260
• Komisi III DPRD Kabupaten Purworejo Dorong Pembaruan Regulasi melalui FGD Kajian Perundang Undangan Evaluasi Komprehensif Peraturan Daerah Bidang Keuangan dan Perekonomian0
• Bapperida Ikuti FGD Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Bidang Kesejahteraan Rakyat0

Berita Populer

• SURPRISE
• Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
• Sosialisasi Kepmendagri No. 900.1/861 Tahun 2026
• Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
• SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
• Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
• Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
• KOORDINASI PEMANFAATAN TANAH GG
• LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
• Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024

Pemerintah Kabupaten Purworejo mengikuti rapat sosialisasi dan bimbingan teknis penginputan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) bagi kabupaten/kota. Kegiatan ini menjadi langkah persiapan dalam menghadapi penilaian IPKD Tahun Anggaran 2025, Tahun Ukur 2026. IPKD merupakan instrumen nasional untuk mengukur keberhasilan pengelolaan keuangan daerah serta memastikan penggunaan anggaran daerah berjalan baik dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pengukuran tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dalam penilaian IPKD tahun 2026 terdapat pembaruan pada beberapa dimensi. Pada Dimensi 1, jumlah indikator bertambah dari lima menjadi tujuh indikator. Dimensi 2 meningkat dari empat menjadi lima indikator penilaian. Selanjutnya, pada Dimensi 3 jumlah dokumen yang wajib dipublikasikan bertambah dari 16 menjadi 19 dokumen. Sementara itu, Dimensi 4 mengalami penyesuaian dari tiga menjadi dua indikator.
Tahapan penilaian IPKD Tahun 2026 dijadwalkan berlangsung pada 23–29 September 2026 untuk penginputan data, 25–28 September 2026 untuk verifikasi, serta 30 September–2 Oktober 2026 untuk masa sanggah.
Berdasarkan evaluasi hasil pengukuran IPKD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024, Tahun Ukur 2025, Kabupaten Purworejo memperoleh total indeks sebesar 74,967 dengan predikat “Cukup Baik”.
Pada Dimensi 1, yaitu Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Purworejo memperoleh skor 13,373 dari 15. Hal yang masih perlu diperhatikan adalah kesesuaian program antara RPJMD dan RKPD.
Pada Dimensi 2 tentang Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD, Kabupaten Purworejo memperoleh skor 10 dari 20. Alokasi belanja pegawai tercatat sebesar 32,9 persen dari total APBD atau melampaui batas maksimal 30 persen. Di sisi lain, alokasi belanja infrastruktur baru mencapai 29,7 persen dari total APBD dan belum memenuhi standar minimal 40 persen.
Untuk Dimensi 3, Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah, skor yang diperoleh sebesar 13,594 dari 15. Evaluasi menunjukkan terdapat satu dokumen yang belum memenuhi ketepatan waktu unggah dan dua dokumen yang belum memenuhi aspek keteraksesan. Dokumen perlu segera diunggah setelah ditetapkan, sementara website pemerintah daerah harus tetap dapat diakses secara berkelanjutan, tidak hanya pada saat penginputan.
Sementara itu, pada Dimensi 4 tentang Penyerapan Anggaran, Kabupaten Purworejo memperoleh skor maksimal 20 dari 20. Demikian pula pada Dimensi 6, Opini BPK atas LKPD, yang memperoleh skor maksimal 10 dari 10.
Adapun Dimensi 5 mengenai Kondisi Keuangan Daerah memperoleh skor 8 dari 20. Capaian tersebut menunjukkan perlunya peningkatan kemandirian keuangan daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan pendapatan, mengurangi ketergantungan terhadap Transfer ke Daerah (TKD), mengoptimalkan aset daerah, serta memprioritaskan belanja yang produktif dan berkelanjutan.
Untuk meningkatkan capaian IPKD pada penilaian berikutnya, Kabupaten Purworejo perlu memperkuat konsistensi nomenklatur program dan pagu anggaran antara dokumen perencanaan dan penganggaran. Pemenuhan mandatory spending dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) juga perlu dipastikan.
Selain itu, dokumen pengelolaan keuangan daerah perlu dipublikasikan melalui website utama pemerintah daerah paling lambat 30 hari setelah ditetapkan dan dapat diakses secara berkelanjutan. Penyerapan anggaran belanja juga diupayakan minimal sebesar 80 persen.
Melalui penguatan berbagai aspek tersebut, Pemerintah Kabupaten Purworejo diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, memperkuat kemandirian fiskal, serta mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.