Bapperida Purworejo Hadiri Pembinaan Penguatan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) Chapter Pulau Jawa

By sekretariat 06 Jul 2026, 13:27:10 WIB BIDANG Rendalevlakrenbangda
Bapperida Purworejo Hadiri Pembinaan Penguatan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) Chapter Pulau Jawa

Keterangan Gambar : SDI


Yogyakarta – Kepala Bapperida Purworejo, Drs. Hery Raharjo M.Si. bersama Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Dinkominfostasandi), Drs. Ganis Pramudito, S.STP., M.Si. menghadiri kegiatan Pembinaan Penguatan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) – Chapter Pulau Jawa yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas di Auditorium MMTC Yogyakarta, pada hari Senin, 6 Juli 2026.

Kegiatan ini menjadi wadah bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memperkuat implementasi kebijakan Satu Data Indonesia sebagai fondasi dalam mendukung transformasi digital pemerintahan serta penyusunan kebijakan pembangunan yang berbasis data.

Acara dibuka oleh Kepala Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN/Bappenas, Dr. Vivi Yulaswati, M.Sc. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa Indeks Satu Data Indonesia (SDI) merupakan salah satu indikator komposit dalam penilaian Indeks Pemerintah Digital. Oleh karena itu, implementasi SDI memiliki peran strategis dalam memperkuat transformasi digital di lingkungan pemerintahan.

Lebih lanjut disampaikan bahwa tata kelola data yang terintegrasi memungkinkan pemerintah merumuskan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) sehingga mampu menghadirkan layanan publik yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Melalui kebijakan Satu Data Indonesia, setiap instansi pemerintah diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan data yang memenuhi standar, memiliki metadata yang jelas, interoperabel, serta mudah dibagipakaikan antarinstansi.

Partisipasi Kepala Bapperida bersama Kepala Dinkominfostasandi dalam kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung implementasi Satu Data Indonesia. Melalui penguatan tata kelola data yang terintegrasi, diharapkan proses perencanaan pembangunan dapat dilakukan secara lebih presisi, penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik semakin optimal, serta berbagai program dan kebijakan pembangunan dapat terlaksana secara tepat manfaat, tepat sasaran, dan berkelanjutan.