Kanwil Kemenkum Jateng Adakan Zoom Pengharmonisasian Dua Raperbup Usulan Bapperida

Berita Terkait

• Kemenkum Jateng Dorong Penguatan Kekayaan Intelektual di Kabupaten Purworejo0
• FGD Pendahuluan RUD 2026 Hari Kedua Bahas Daya Saing dan Pengembangan Pariwisata Purworejo0
• FGD Pendahuluan RUD 2026 Hari Pertama Bahas Pengentasan Kemiskinan dan Penataan PKL0
• Matangkan Inovasi pada Selasar Inovasi Sesi 2, Sejumlah Tim Siap Menuju Tahap Krenova0
• Penguatan Arah Riset dan Inovasi Purworejo Melalui FGD RIPJPID0
• Bapperida Purworejo Gelar Bimtek Fitur Hilirisasi, SURPRISE Kini Hadir dengan Pembaruan Ketiga0
• Bapperida Kabupaten Purworejo Hadiri Sosialisasi Peraturan BRIN Nomor 3 Tahun 20250
• BRIDA Jawa Tengah Selenggarakan Harmonisasi Ekosistem Inovasi0
• Bapperida Dorong Perangkat Daerah Tingkatkan Kualitas Inovasi Melalui Evaluasi Semester I 20260
• Bapperida Kabupaten Purworejo Melaksanakan Penandatanganan SPK Riset Unggulan Daerah Tahun 20260

Berita Populer

• SURPRISE
• Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
• Sosialisasi Kepmendagri No. 900.1/861 Tahun 2026
• Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
• SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
• Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
• Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
• KOORDINASI PEMANFAATAN TANAH GG
• LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
• Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024

PURWOREJO – Pemerintah Kabupaten Purworejo mengikuti kegiatan (3/9) secara daring melalui Zoom dalam rangka Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Purworejo tentang Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Pesisir Selatan Kabupaten Purworejo Tahun 2026–2030 dan Raperbup tentang Penerapan Inovasi Daerah Tahun 2026, yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia Jawa Tengah. Kegiatan tersebut dihadiri secara daring oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Bagian Hukum Setda Purworejo, Kepala Bapperida, serta Kepala Bidang Rida Bapperida Kabupaten Purworejo.

Sesi awal kegiatan dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang menyampaikan urgensi serta pokok materi dari kedua Raperbup yang diajukan untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. Disampaikan bahwa pengajuan permohonan harmonisasi merupakan salah satu tahapan yang perlu dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut merupakan bagian dari pemenuhan ketentuan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Melalui proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi, Pemerintah Kabupaten Purworejo berharap substansi yang dituangkan dalam kedua Raperbup dapat tersusun secara selaras, tidak tumpang tindih, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selanjutnya, perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia Jawa Tengah menyampaikan bahwa pada prinsipnya menyetujui garis besar substansi Raperbup yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo. Namun demikian, masih terdapat beberapa catatan yang perlu ditindaklanjuti untuk penyempurnaan rancangan. Catatan tersebut terutama berkaitan dengan koreksi teknis terhadap referensi peraturan perundang-undangan yang digunakan serta perbaikan dan penyempurnaan lampiran Raperbup. Masukan dari Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah tersebut selanjutnya menjadi bahan bagi Pemerintah Kabupaten Purworejo untuk melakukan penyempurnaan terhadap kedua Raperbup sebelum memasuki tahapan berikutnya dalam proses penetapan peraturan.