Akselerasi Sektor Pariwisata, Bapperida ikuti FGD NA dan Raperda Pariwisata Komisi III DPRD
Akselerasi Sektor Pariwisata, Bapperida ikuti FGD NA dan Raperda Pariwisata Komisi III DPRD

Berita Terkait

• Bapperida Gandeng Inspektorat dalam Sosialisasi Anti Korupsi, Gratifikasi, dan Benturan Kepentingan0
• Bapperida Purworejo Sukses Fasilitasi Webinar : Program Pemerintah Daerah Tetap Gas Pol Saat Gempuran Efisiensi0
• Sekretariat Bapperida Bahas Penganggaran 2026 dan 20270
• Melalui CoP LKPP, Bapperida Purworejo Tingkatkan Akuntabilitas Pengadaan Berbasis Digital0
• Bapperida Ikuti Sosialisasi Permendagri No. 2 Tahun 2026 dan Bimtek Penyusunan DIP-DIK untuk Perkuat Keterbukaan Informasi Publik0
• Asa Bebas Malaria di Perbukitan Menoreh, Purworejo Catat Penurunan Signifikan0
• Rakor Multistakeholder Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tingkat Provinsi Jawa Tengah0
• Bapperida ikuti Upacara Pembukaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Kabupaten Purworejo0
• Pemkab Purworejo Sambut Kunjungan Rektor UNY, Penguatan Sinergi Dunia Akademik dan Pemerintah Daerah0
• Bapperida Ikuti Rakor Pembahasan SE Juklak APBD Tahun 20260

Berita Populer

• SURPRISE
• Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
• Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
• SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
• Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
• Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
• KOORDINASI PEMANFAATAN TANAH GG
• LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
• Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024
• Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo

PURWOREJO - Komisi III DPRD Kabupaten Purworejo terus mematangkan langkah dalam memperkuat sektor kepariwisataan daerah melalui penyusunan regulasi yang komprehensif. Pada Sabtu (02/05/2026), bertempat di Kopi Jolotundo, Wates, DIY, diselenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Ke-2 mengenai Penyusunan Naskah Akademik (NA) dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pariwisata Kabupaten Purworejo.

Pertemuan strategis ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Purworejo, Ibu Tursiyati, serta dihadiri oleh segenap anggota Komisi III dan jajaran Sekretariat Dewan (Setwan). Acara ini menghadirkan perwakilan dari 8 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis—Bapperida, BPKAD, Dinhub, DLHP, Dinporapar, DPUPR, Dindikbud, dan DPMPTSP—beserta Bagian Hukum dan Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purworejo.

Selain dilaksanakan secara luring, FGD ini juga terhubung secara daring melalui aplikasi Zoom dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Hukum Provinsi Jawa Tengah guna sinkronisasi regulasi.

Regulasi Berbasis Inisiasi Dewan

Dalam pembukaannya, Ketua Komisi III menekankan bahwa Raperda ini merupakan bentuk Inisiasi Dewan. Langkah ini bermula dari aspirasi Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) yang membutuhkan payung hukum kuat. Inisiasi ini kemudian diperluas untuk mencakup tata kelola kepariwisataan secara menyeluruh guna menggairahkan potensi wisata Purworejo, mulai dari ekowisata, pertanian, hingga kekayaan budaya.

Pemaparan materi dilakukan oleh tim ahli dari PT Tugu Integritas Indonesia, yang terdiri dari para profesional dan akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) di bidang pariwisata dan hukum.

Poin-Poin Strategis Diskusi Lintas Sektoral

Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai masukan konstruktif dari OPD terkait:

• Potensi dan SDM (DPMPTSP & Dinporapar): Kepala DPMPTSP, Pak Gatot, menyoroti pentingnya zonasi khusus untuk usaha hiburan (seperti karaoke) agar tidak berbenturan dengan lahan produktif (LP2B). Di sisi lain, peran Balai Latihan Kerja (BLK) dan kemitraan dengan organisasi seperti HPI, HPNI, serta ASITA perlu diperkuat untuk membenahi manajemen dan kualitas SDM pariwisata.
• Aksesibilitas dan Infrastruktur (Dinhub & DPUPR): Sektor perhubungan menekankan pentingnya jalur strategis, ketersediaan armada transportasi, serta Penerangan Jalan Umum (PJU) menuju destinasi. Sementara itu, DPUPR (Bina Marga) mengingatkan agar pembangunan pariwisata wajib selaras dengan RTRW Kabupaten, terutama zonasi di wilayah Selatan.
• Digitalisasi dan PAD (BPKAD): BPKAD mendorong penguatan digitalisasi pembayaran dan mirroring OSS untuk memastikan sektor pariwisata memberikan kontribusi maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
• Sinkronisasi Aturan Terbaru (Bapperida): Masukan krusial datang dari Bapperida terkait perlunya penyesuaian Naskah Akademik dengan UU No. 18 Tahun 2025 (Perubahan Ketiga UU No. 10/2009) yang menitikberatkan pada ekosistem dan keberlanjutan. Selain itu, draf harus disinkronkan dengan RPJP 2025-2045 dan RPJMD 2025.
• Sinergi Budaya (Dindikbud): Dengan kekayaan 521 grup kesenian daerah, Dindikbud mendorong penyediaan panggung di area wisata sebagai daya tarik sekaligus ruang ekspresi seni.

Tindak Lanjut

Menanggapi berbagai masukan tersebut, tim dari PT Tugu Integritas Indonesia berkomitmen untuk segera melakukan perbaikan pada sejumlah pasal dalam Naskah Akademik, mulai dari ketentuan umum hingga zonasi kawasan.

Ketua Komisi III, Ibu Tursiyati, menutup sesi dengan memberikan ulasan mendalam terkait pentingnya kolaborasi lintas sektoral ini. "FGD ini adalah yang kedua, masih tersisa satu tahapan lagi. Kami ingin memastikan Perda yang lahir benar-benar implementatif bagi masyarakat Purworejo," ujarnya.

Pada FGD ketiga mendatang, direncanakan akan mengundang praktisi dan organisasi masyarakat (ormas) di bidang kepariwisataan untuk memperkaya perspektif sebelum Raperda ini difinalisasi.