Bapperida Purworejo Gelar Bimtek Perencanaan dan Pemanfaatan Data
Data lengkap hari ini, perencanaan berkualitas esok hari

Berita Terkait

• Kepala Bapperida Tekankan Sinergi DBHCHT dengan Prioritas Daerah0
• Rakor Kegiatan DBHCHT 20260
• Tingkatkan Kualitas Pengelolaan Risiko, Bapperida Selenggarakan Bimtek Pengelolaan Risiko0
• Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 20270
• Studi Referensi Kabupaten Boyolali mengenai Pengelolaan Pokir DPRD0
• Zoom Pembahasan Revisi Permendagri Nomor 86 Tahun 20170
• Pembahasan RKP Perubahan DBHCHT 20260
• Diskusi Penyusunan dan Penyesuaian Dokumen perencanaan Daerah (RPJMD, Renstra PD, RKPD, Renja PD)0
• Sosialisasi dan Bimtek Penginputan IPKD tahun 20260
• Fasilitasi Induksi dan Uji Coba Interoperabilitas SIDIK-SEPAKAT di Jawa Tengah0

Berita Populer

• SURPRISE
• Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
• Sosialisasi Kepmendagri No. 900.1/861 Tahun 2026
• Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
• SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
• Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
• Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
• KOORDINASI PEMANFAATAN TANAH GG
• LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
• Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024

PURWOREJO - 27 Oktober 2026. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Perencanaan dan Pemanfaatan Data pada Selasa (27/10/2026). Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Produsen Data dan Perencana dari masing-masing Perangkat Daerah dan Kecamatan se-Kabupaten Purworejo. Bimtek ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan kemampuan Perangkat Daerah dalam memanfaatkan data untuk menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan. Kegiatan ini sejalan dengan pergeseran paradigma dari pengambilan keputusan yang bertumpu pada pengalaman dan firasat pribadi menuju kebijakan berbasis data yang valid, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dari Paradigma Intuisi ke Paradigma Data

Dalam paparannya, Kepala Bapperida Kabupaten Purworejo, Drs. Hery Raharjo, M.Si., menegaskan bahwa kebijakan yang baik harus bertumpu pada bukti. Tanpa data yang baik, perencanaan berisiko meleset dari prioritas, alokasi anggaran kurang tepat, dan hasil kebijakan sulit dievaluasi karena tidak ada kondisi awal maupun indikator yang jelas. Data adalah dasar keputusan, bukan pelengkap laporan.” Pemanfaatan data secara optimal akan menghasilkan perencanaan yang tepat sasaran, alokasi anggaran yang efektif, monitoring dan evaluasi yang terukur, keterpaduan antardokumen perencanaan, serta transparansi dan akuntabilitas. Landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bapperida juga menyoroti lima tantangan utama pemanfaatan data pemerintahan: data yang tersimpan terpisah di masing-masing unit kerja (silo data), keterbatasan jumlah dan kapasitas SDM analis data, infrastruktur sistem yang belum terintegrasi antarinstansi, literasi data yang masih rendah, serta data yang belum diperbarui secara berkala. Tantangan tersebut hanya dapat dijawab melalui sinergi, penguatan kapasitas, dan standar data yang jelas.

Kepala Bapperida mengingatkan bahwa Surat Keputusan (SK) Publikasi Data merupakan syarat fasilitasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) oleh Bappeda Provinsi Jawa Tengah. Saat ini masih terdapat enam perangkat daerah yang belum melengkapi input data pada aplikasi DataJo, sehingga SK Publikasi Data belum dapat ditetapkan. Jika penetapan RKPD terhambat, penetapan APBD juga akan terhambat. Dengan demikian, Perangkat Daerah diharapkan untuk melakukan percepatan input data yang disertai bukti dukung oleh Walidata Pendukung (Sekretaris Perangkat Daerah) serta Produsen Data.

Menyusun Daftar Data Daerah Berdasarkan Prinsip Satu Data Indonesia

Kepala Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo, Ganis Pramudito, S.STP., M.Si. selaku Walidata Daerah menyampaikan evaluasi dan percepatan penyelenggaraan SDI di Kabupaten Purworejo, khususnya pada tahap pengumpulan data tahun 2025 yang masih tersendat. Selain itu juga disampaikan mengenai timeline penyelenggaraan SDI untuk tahun 2026 yang dimulai dengan Perencanaan Data pada TW IV 2026 hingga Pengumpulan dan Pemeriksaan pada TW I 2027, dilanjutkan Publikasi Tahap I pada TW II 2026 serta Publikasi Tahap II pada TW III 2026.

Pada sesi berikutnya, Kepala Bidang Rendalevlakrenbangda Bapperida Kabupaten Purworejo, Heni Puspitowati, S.IP., M.Si., menyampaikan materi tentang perencanaan data, khususnya penyusunan Daftar Data Daerah. Daftar Data Daerah disusun berdasarkan empat sumber: Daftar Data Pusat yang memuat Data Prioritas, dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja), regulasi atau kebijakan pemerintah daerah, serta usulan kebutuhan data untuk mendukung intervensi program dan kegiatan perangkat daerah. Tujuan, sasaran, program, dan kegiatan diturunkan menjadi indikator kinerja, lalu indikator dan variabel penyusunnya (pembilang dan penyebut) dituangkan dalam Daftar Data Daerah dan dilengkapi metadata. Sebagai contoh, indikator Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) disusun dari dua variabel: jumlah penduduk yang terdaftar dan berstatus aktif, serta jumlah seluruh penduduk yang harus dilengkapi dengan metadatanya.

Pemetaan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) pada SIPD e-Walidata sesuai sub kegiatan juga perlu dilakukan oleh seluruh Perencana dan Produsen Data. Seluruh DSSD menjadi Daftar Data dan acuan penyusunan aktivitas dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). DSSD yang tidak berkaitan atau bukan kewenangan perangkat daerah dapat di-disable dengan konfirmasi mitra Bapperida. Publikasi DSSD SIPD ini juga menjadi syarat fasilitasi RKPD. Untuk Data Prioritas Pusat, perangkat daerah diminta memilah berdasarkan irisan dengan indikator dan variabel kinerja, arahan kebijakan atau mandat dari pusat dan provinsi, serta kebutuhan data untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Rujukannya adalah Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor Kep. 108/M.PPN/HK/12/2025 tentang Daftar Rencana Data Prioritas Jangka Menengah 2025–2029.

Statistisi Ahli Madya BPS Kabupaten Purworejo, Wiji Nogroho, selaku Pembina Data Statistik menyampaikan materi terkait penyusunan Metadata. Seluruh peserta dibimbing melengkapi atribut metadata agar setiap data memiliki definisi, konsep, dan cakupan yang jelas serta seragam antar perangkat daerah, sehingga data yang dihasilkan dapat dibandingkan, diintegrasikan, dan dipertanggungjawabkan sesuai standar Satu Data Indonesia. Hal ini juga dilaksanakan guna melengkapi penyusunan Tabel Daftar Data sebagaimana disyaratkan oleh Kementerian PPN/Bappenas

Langkah Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut, seluruh Perangkat Daerah diminta menyusun Daftar Data yang dilengkapi dengan metadata melalui empat langkah: 1) Menelaah acuan (RPJMD/Renstra, RKPD/Renja, dan Daftar Data Prioritas Pusat); 2) Mengidentifikasi data pada kertas kerja indikator dan variabel serta DSSD SIPD e-Walidata sebagaimana yang telah dibagikan; 3) Menyusun metadata kegiatan, indikator, dan variabel; serta 4) Mengikuti desk finalisasi Daftar Data dan Metadata pada Senin–Rabu, 2–4 November 2026.

Melalui bimtek ini, Bapperida berharap seluruh Perangkat Daerah dapat menjadi produsen dan pengguna data yang andal, sehingga perencanaan pembangunan Kabupaten Purworejo semakin tepat sasaran, terukur, dan akuntabel.