Studi Referensi Kabupaten Boyolali mengenai Pengelolaan Pokir DPRD

By Bidang Rendalev 30 Sep 2026, 13:29:00 WIB BIDANG Rendalevlakrenbangda
Studi Referensi Kabupaten Boyolali mengenai Pengelolaan Pokir DPRD

PURWOREJO - Bapperida Kabupaten Purworejo menyambut Pemerintah Kabupaten Boyolali pada studi referensi yang dilaksanakan pada Selasa, 29 September 2026 di Ruang Rapat Barat Bapperida Kabupaten Purworejo. Dilakukan pemaparan terkait mekanisme penerimaan, verifikasi, pengolahan, sinkronisasi, dan pengendalian usulan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Pemaparan bertujuan sebagai sharing Kabupaten Purworejo dalam memproses usulan aspirasi masyarakat melalui reses DPRD tersalurkan secara tertib, sesuai regulasi, dan selaras dengan RPJMD.

Dasar hukum pengelolaan Pokir DPRD merujuk pada UU Nomor 17 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014, serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Pokir harus disampaikan paling lambat satu minggu sebelum Musrenbang RKPD. Jika terlambat, usulan hanya dapat menjadi masukan perubahan RKPD atau penyusunan tahun berikutnya. Verifikasi dilakukan berjenjang: Setwan, Bapperida, perangkat daerah, hingga TAPD, sebelum masuk Musrenbang RKPD. Usulan harus dilengkapi proposal dan diverifikasi lapangan. Melalui mekanisme yang lebih tertib dan berbasis data, diharapkan Pokir DPRD benar-benar menjadi saluran aspirasi masyarakat. Setelah sesi pemaparan, dilakukan sesi diskusi dan tanya jawab dari seluruh stakeholder di Kabupaten Boyolali. ~fid