- Verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2026
- Koordinasi Perencanaan Penganggaran Kegiatan DBHCHT Tahun 2027
- Workshop Enterprise Fraud Risk Assessment (EFRA), Bapperida Purworejo Perkuat Manajemen Risiko
- Studi Referensi Pengolahan Pasca Panen Tanaman Tembakau
- Perkuat Kolaborasi Pemerintah dan Dunia Usaha, Forum TJSLP Purworejo Evaluasi Pelaksanaan dan Susunan Tim
- Semarak HUT RI Ke-81, Bapperida Purworejo Gelar Aneka Permainan Seru dan Unik
- Matangkan Inovasi pada Selasar Inovasi Sesi 2, Sejumlah Tim Siap Menuju Tahap Krenova
- RAPAT KOORDINASI PENILAIAN INDEKS KETAHANAN DAERAH (IKD) KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2026
- REMBUGAN BOCAH PURWOREJO 2026
- Apel Pagi Bapperida Kabupaten Purworejo Tanggal 3 Agustus 2026
Koordinasi Perencanaan Penganggaran Kegiatan DBHCHT Tahun 2027
Berita Terkait
- RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 20270
- Purworejo Bertekad Meningkatkan Nilai SAKIP Menjadi Predikat BB0
- Bapperida Purworejo Hadiri Pembinaan Penguatan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) Chapter Pulau Jawa0
- Sosialisasi Penandaan pada APBD Tahun Anggaran 20270
- Sosialisasi Kepmendagri No. 900.1/861 Tahun 2026 0
- Penghargaan dari BPJS Ketenagakerjaan0
- Fasilitasi Raperkada RKPD Tahun 20270
- Rapat Koordinasi Penyusunan Perubahan Rkpd Kabupaten Purworejo Tahun 20260
- Hamornisasi Raperbup RKPD Tahun 2027 dan Perubahan RKPD Tahun 20260
- Rapat Koordinasi Perubahan Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 20260
Berita Populer
- SURPRISE
- Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
- Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
- Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
- Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
- KOORDINASI PEMANFAATAN TANAH GG
- LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
- Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024
- Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo

PURWOREJO - Terselenggara rapat koordinasi perencanaan penganggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun anggaran 2027 pada Selasa, 11 Agustus 2026, bertempat di Ruang Meeting Hotel Ganesha Kabupaten Purworejo, mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam mempersiapkan perencanaan program dan penganggaran DBHCHT agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai ketentuan serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Rapat koordinasi ini dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 22 Tahun 2026, khususnya Bagian Ketiga yang mengatur mengenai rancangan kegiatan dan penganggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau.
Forum koordinasi ini melibatkan sejumlah perangkat daerah yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari DBHCHT. Peserta rapat antara lain berasal dari Bapperida, BPKPAD, Bagian Perekonomian dan SDA Setda, DKPP, Dinkesda, Satpol PP dan Damkar, serta Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo. Keterlibatan lintas perangkat daerah tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam penyusunan rancangan kegiatan DBHCHT tahun anggaran 2027. Dalam kegiatan tersebut, sejumlah narasumber memberikan arahan dan pemaparan terkait perencanaan serta penganggaran DBHCHT. Narasumber tersebut antara lain Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo, Kepala Bapperida Kabupaten Purworejo, serta perwakilan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Purworejo diharapkan dapat menyusun perencanaan DBHCHT tahun anggaran 2027 secara lebih terarah, terukur, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain memastikan kesesuaian dengan ketentuan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, pembahasan juga diharapkan mampu menyelaraskan kebutuhan daerah dengan prioritas pemanfaatan DBHCHT. Sinergi antara Pemerintah Kabupaten Purworejo dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu kunci agar perencanaan dan pelaksanaan DBHCHT dapat berjalan optimal serta mendukung prioritas pembangunan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. ~fid








