Purworejo Bertekad Meningkatkan Nilai SAKIP Menjadi Predikat BB

By ADMINBAPPEDA 08 Jul 2026, 07:45:27 WIB BIDANG Rendalevlakrenbangda
Purworejo Bertekad Meningkatkan Nilai SAKIP Menjadi Predikat BB

Keterangan Gambar : Sakip


Purworejo – Pemerintah Kabupaten Purworejo terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Implementasi Bimbingan Teknis (Bimtek) SAKIP yang dilaksanakan pada Selasa (7/7/2026) di Ruang Otonom Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo, dengan peserta Tim SAKIP Kabupaten dan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo, Suranto, dengan moderator Kepala BKPSDM Kabupaten Purworejo. Sementara itu, paparan mengenai rencana aksi implementasi SAKIP disampaikan oleh Kepala Bapperida Kabupaten Purworejo sebagai langkah tindak lanjut hasil Bimbingan Teknis SAKIP yang telah dilaksanakan sebelumnya.

SAKIP merupakan sistem yang mengintegrasikan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan, hingga evaluasi kinerja instansi pemerintah secara berkesinambungan. Melalui implementasi SAKIP, pemerintah tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga memastikan setiap program dan kegiatan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam paparannya disampaikan bahwa nilai SAKIP Kabupaten Purworejo pada tahun 2025 mencapai 67,60 dengan predikat B, meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun menunjukkan tren positif, Pemerintah Kabupaten Purworejo menargetkan peningkatan nilai menjadi predikat BB melalui perbaikan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja.

Kepala Bapperida menegaskan bahwa nilai SAKIP bukanlah tujuan utama, melainkan hanya alat ukur. Tujuan yang sesungguhnya adalah membangun budaya kerja dan ekosistem kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome), sehingga setiap perangkat daerah mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki, antara lain indikator kinerja yang belum sepenuhnya memenuhi prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound), penggunaan target kinerja berbentuk rentang pada dokumen RPJMD, serta pohon kinerja yang belum sepenuhnya menggambarkan pola crosscutting atau keterkaitan antar perangkat daerah dalam mencapai sasaran bersama. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan indikator kinerja, penetapan target yang lebih terukur, serta penguatan keterpaduan perencanaan lintas perangkat daerah.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Purworejo telah menyusun tahapan implementasi yang diawali dengan pembentukan Tim SAKIP Kabupaten, pelaksanaan bimbingan teknis bagi Tim SAKIP dan perangkat daerah, serta pendampingan dari Kementerian PANRB. Tahapan berikutnya meliputi reviu pohon kinerja pemerintah daerah dan OPD, penyusunan dokumen crosscutting, reviu dokumen perencanaan, penyusunan berita acara reviu, hingga penyusunan rencana aksi dan penyesuaian perjanjian kinerja sebagai dasar peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja.

Untuk mendukung implementasi tersebut, telah dibentuk Tim SAKIP Kabupaten Purworejo yang terdiri atas lima kelompok bidang, yaitu Tim Sumber Daya Manusia, Tim Infrastruktur, Tim Lingkungan Hidup, Tim Pertumbuhan Ekonomi, dan Tim Tata Kelola Pemerintahan. Tim ini akan mengawal proses pendampingan, reviu, serta penyempurnaan dokumen SAKIP di seluruh perangkat daerah sehingga implementasi rencana aksi dapat berjalan secara terkoordinasi dan berkelanjutan.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Purworejo menegaskan tekad untuk terus memperkuat implementasi SAKIP sebagai instrumen peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Dengan sinergi seluruh perangkat daerah dan pendampingan dari Kementerian PANRB, diharapkan target peningkatan nilai SAKIP menjadi predikat BB dapat tercapai, seiring terwujudnya budaya kerja yang berorientasi pada kinerja dan pelayanan publik yang semakin berkualitas.