- Sinergikan Program Pengentasan Kemiskinan, Bapperida Purworejo Selenggarakan Koordinasi, Audit Kinerja, dan Sosialisasi Inovasi Forum Perencanaan Teknokratik (Forum Cantik) Tahun 2026
- Apel Pagi Bapperida Kabupaten Purworejo Tanggal 27 Juli 2026
- Evaluasi UCJ Jawa Tengah Perkuat Sinergi Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan
- Bapperida Purworejo Ikuti Rapat Koordinasi Kepegawaian Tahun 2026
- Bapperida Purworejo Gelar Bimtek Fitur Hilirisasi, SURPRISE Kini Hadir dengan Pembaruan Ketiga
- Bapperida Kabupaten Purworejo Hadiri Sosialisasi Peraturan BRIN Nomor 3 Tahun 2025
- Peringati Hari Anak Nasional 2026, Bapperida Kabupaten Purworejo Gelar Upacara Bendera
- BRIDA Jawa Tengah Selenggarakan Harmonisasi Ekosistem Inovasi
- Bapperida Dorong Perangkat Daerah Tingkatkan Kualitas Inovasi Melalui Evaluasi Semester I 2026
- Bapperida Jalin Kerja Sama dengan Fakultas Ekonomi UMP Perkuat Pembangunan Berbasis Riset
Purworejo Bertekad Meningkatkan Nilai SAKIP Menjadi Predikat BB
Berita Terkait
- Bapperida Purworejo Hadiri Pembinaan Penguatan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) Chapter Pulau Jawa0
- Sosialisasi Penandaan pada APBD Tahun Anggaran 20270
- Sosialisasi Kepmendagri No. 900.1/861 Tahun 2026 0
- Penghargaan dari BPJS Ketenagakerjaan0
- Fasilitasi Raperkada RKPD Tahun 20270
- Rapat Koordinasi Penyusunan Perubahan Rkpd Kabupaten Purworejo Tahun 20260
- Hamornisasi Raperbup RKPD Tahun 2027 dan Perubahan RKPD Tahun 20260
- Rapat Koordinasi Perubahan Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 20260
- Rapat Koordinasi Peningkatan Target Kinerja Tahun 2026 dan 20270
- Bapperida Mengikuti Rembug Pembangunan Jateng0
Berita Populer
- SURPRISE
- Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
- Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
- Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
- Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
- KOORDINASI PEMANFAATAN TANAH GG
- LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
- Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024
- Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo

Keterangan Gambar : Sakip
Purworejo – Pemerintah Kabupaten Purworejo terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Implementasi Bimbingan Teknis (Bimtek) SAKIP yang dilaksanakan pada Selasa (7/7/2026) di Ruang Otonom Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo, dengan peserta Tim SAKIP Kabupaten dan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo, Suranto, dengan moderator Kepala BKPSDM Kabupaten Purworejo. Sementara itu, paparan mengenai rencana aksi implementasi SAKIP disampaikan oleh Kepala Bapperida Kabupaten Purworejo sebagai langkah tindak lanjut hasil Bimbingan Teknis SAKIP yang telah dilaksanakan sebelumnya.
SAKIP merupakan sistem yang mengintegrasikan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan, hingga evaluasi kinerja instansi pemerintah secara berkesinambungan. Melalui implementasi SAKIP, pemerintah tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga memastikan setiap program dan kegiatan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam paparannya disampaikan bahwa nilai SAKIP Kabupaten Purworejo pada tahun 2025 mencapai 67,60 dengan predikat B, meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun menunjukkan tren positif, Pemerintah Kabupaten Purworejo menargetkan peningkatan nilai menjadi predikat BB melalui perbaikan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja.
Kepala Bapperida menegaskan bahwa nilai SAKIP bukanlah tujuan utama, melainkan hanya alat ukur. Tujuan yang sesungguhnya adalah membangun budaya kerja dan ekosistem kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome), sehingga setiap perangkat daerah mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah.
Berdasarkan hasil evaluasi, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki, antara lain indikator kinerja yang belum sepenuhnya memenuhi prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound), penggunaan target kinerja berbentuk rentang pada dokumen RPJMD, serta pohon kinerja yang belum sepenuhnya menggambarkan pola crosscutting atau keterkaitan antar perangkat daerah dalam mencapai sasaran bersama. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan indikator kinerja, penetapan target yang lebih terukur, serta penguatan keterpaduan perencanaan lintas perangkat daerah.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Purworejo telah menyusun tahapan implementasi yang diawali dengan pembentukan Tim SAKIP Kabupaten, pelaksanaan bimbingan teknis bagi Tim SAKIP dan perangkat daerah, serta pendampingan dari Kementerian PANRB. Tahapan berikutnya meliputi reviu pohon kinerja pemerintah daerah dan OPD, penyusunan dokumen crosscutting, reviu dokumen perencanaan, penyusunan berita acara reviu, hingga penyusunan rencana aksi dan penyesuaian perjanjian kinerja sebagai dasar peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja.
Untuk mendukung implementasi tersebut, telah dibentuk Tim SAKIP Kabupaten Purworejo yang terdiri atas lima kelompok bidang, yaitu Tim Sumber Daya Manusia, Tim Infrastruktur, Tim Lingkungan Hidup, Tim Pertumbuhan Ekonomi, dan Tim Tata Kelola Pemerintahan. Tim ini akan mengawal proses pendampingan, reviu, serta penyempurnaan dokumen SAKIP di seluruh perangkat daerah sehingga implementasi rencana aksi dapat berjalan secara terkoordinasi dan berkelanjutan.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Purworejo menegaskan tekad untuk terus memperkuat implementasi SAKIP sebagai instrumen peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Dengan sinergi seluruh perangkat daerah dan pendampingan dari Kementerian PANRB, diharapkan target peningkatan nilai SAKIP menjadi predikat BB dapat tercapai, seiring terwujudnya budaya kerja yang berorientasi pada kinerja dan pelayanan publik yang semakin berkualitas.









