Zoom Pembahasan Revisi Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Berita Terkait

• Pembahasan RKP Perubahan DBHCHT 20260
• Diskusi Penyusunan dan Penyesuaian Dokumen perencanaan Daerah (RPJMD, Renstra PD, RKPD, Renja PD)0
• Sosialisasi dan Bimtek Penginputan IPKD tahun 20260
• Fasilitasi Induksi dan Uji Coba Interoperabilitas SIDIK-SEPAKAT di Jawa Tengah0
• Sosialisasi RKPD 2027 dan Perubahan RKPD 20260
• Perubahan RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 20260
• Koordinasi Perencanaan Penganggaran Kegiatan DBHCHT Tahun 20270
• RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 20270
• Purworejo Bertekad Meningkatkan Nilai SAKIP Menjadi Predikat BB0
• Bapperida Purworejo Hadiri Pembinaan Penguatan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) Chapter Pulau Jawa0

Berita Populer

• SURPRISE
• Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
• Sosialisasi Kepmendagri No. 900.1/861 Tahun 2026
• Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
• SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
• Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
• Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
• KOORDINASI PEMANFAATAN TANAH GG
• LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
• Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024

PURWOREJO – Bapperida Kabupaten Purworejo mengikuti rapat pembahasan revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 melalui Zoom Meeting, Rabu (30/9/2026). Rapat ini membahas perubahan aturan tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang selama hampir sembilan tahun menjadi pedoman pemerintah daerah. Rapat diselenggarakan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri secara hybrid, mulai pukul 09.00 WIB. Peserta yang hadir langsung berkumpul di Swiss-Belresidences Kalibata, Jakarta Selatan, sedangkan daerah lain bergabung lewat Zoom. Rapat dipimpin Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah.

Permendagri 86/2017 terbit pada September 2017 dan menggantikan Permendagri 54/2010. Aturan ini menjadi rujukan penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, serta Renstra dan Renja perangkat daerah. Revisi dibahas karena sejumlah aturan pendukung telah berubah, misalnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang kinerja. Draf revisi mempertahankan hierarki perencanaan: RPJPD untuk 20 tahun, RPJMD dan Renstra untuk lima tahun, serta RKPD dan Renja untuk satu tahun. Partisipasi masyarakat tetap ditekankan di setiap tahapan.

Dalam sesi tanya jawab, peserta dari sejumlah daerah menyampaikan masukan. Yang paling banyak disorot adalah penyelarasan jadwal. Timeline RKPD diminta disamakan dengan RKP, karena PMK dana transfer biasanya terbit setelah RKPD ditetapkan, sekitar Oktober-November. Peserta juga menilai penetapan perubahan RKPD pada Juli terlalu mepet. Masukan lain menyangkut batas usulan pokok pikiran (Pokir) DPRD perlu diperjelas. Peserta juga mempertanyakan istilah "sasaran program" dan "sasaran kegiatan" yang dianggap membingungkan, dan meminta penyeragaman istilah kinerja antarkementerian. Ada pula usul agar fasilitasi rancangan dokumen perencanaan disertai konsekuensi administratif bagi daerah yang tidak mengajukannya.

Berdasarkan pemaparan saat zoom, disampaikan bahwa rencana penetapan perubahan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 ini akan ditetapkan pada Februari 2027. Sebelum penetapan, akan dilakukan beberapa proses antara lain pembahasan rutin, pembahasan dengan Kementerian PPN/ Bappenas, pembahasan dengan KemenPANRB, pembahasan dengan Itjen dan Keuda Kemendagri, pembahasan dengan daerah dan kementerian/ lembaga, serta harmonisasi peraturan-perundangan. ~fid