Diskusi Penyusunan dan Penyesuaian Dokumen perencanaan Daerah (RPJMD, Renstra PD, RKPD, Renja PD)

Berita Terkait

• Sosialisasi dan Bimtek Penginputan IPKD tahun 20260
• Fasilitasi Induksi dan Uji Coba Interoperabilitas SIDIK-SEPAKAT di Jawa Tengah0
• Sosialisasi RKPD 2027 dan Perubahan RKPD 20260
• Perubahan RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 20260
• Koordinasi Perencanaan Penganggaran Kegiatan DBHCHT Tahun 20270
• RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 20270
• Purworejo Bertekad Meningkatkan Nilai SAKIP Menjadi Predikat BB0
• Bapperida Purworejo Hadiri Pembinaan Penguatan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) Chapter Pulau Jawa0
• Sosialisasi Penandaan pada APBD Tahun Anggaran 20270
• Sosialisasi Kepmendagri No. 900.1/861 Tahun 2026 0

Berita Populer

• SURPRISE
• Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
• Sosialisasi Kepmendagri No. 900.1/861 Tahun 2026
• Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
• SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
• Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
• Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
• KOORDINASI PEMANFAATAN TANAH GG
• LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
• Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024

BANYUMAS - Terlaksana diskusi membahas tantangan penyusunan dan penyesuaian dokumen perencanaan daerah (RPJMD, Renstra, RKPD, Renja), khususnya terkait penambahan kegiatan/subkegiatan, indikator, serta program baru tanpa harus selalu mengubah RPJMD secara formal. Peserta diskusi mencakup perwakilan Bapperida Kabupaten Purworejo dan Bapperida Kabupaten Banyumas.

Permasalahan pertama adalah apakah penambahan program, kegiatan dan subkegiatan baru memerlukan perubahan RPJMD/ Renstra PD. Disampaikan bahwa RPJMD/ Renstra PD tidak perlu diubah, sementara program/ kegiatan/ subkegiatan baru dapat ditambahkan di dokumen tahunan (RKPD/ Renja PD). Meskipun demikian, terdapat dua alternatif mengenai penambahan program: 1) melakukan perubahan RPJMD yang membutuhkan kesiapan mental, timeline ketat, dan proses panjang; atau 2) tidak mengubah RPJMD, lalu mengakomodasi penambahan melalui kertas kerja, berita acara (BA), atau SK Bupati hasil evaluasi.

Pengalaman di Kabupaten Purworejo menunjukkan bahwa penambahan subkegiatan di Renja PD dapat dijelaskan melalui pengendalian pelaksanaan Renstra PD. Kasus konkret muncul mengenai pengelolaan persampahan. Kabupaten Purworejo akan mendapat bantuan dari pusat yakni LSDP (Local Service Delivery Improvement Project). Program ini tidak ada di RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Terdapat perdebatan bidang urusan: pembangunan fisik cenderung pada bidang urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), sementara tata kelola milik bidang urusan Lingkungan Hidup (LH). 

Secara keseluruhan, diskusi menekankan fleksibilitas dalam dokumen tahunan, pentingnya dokumentasi formal (BA, kertas kerja, narasi), koordinasi lintas OPD dan Provinsi, serta memeperhatikan/ penyesuaian Tusi (apabila terdapat evaluasi kelembagaan). Pilihan akhir, mengenai mengubah RPJMD atau tidak, tergantung kesepakatan internal, kesiapan, dan hasil konsultasi, dengan tetap berpedoman pada Permendagri dan prinsip akuntabilitas SAKIP. Dalam waktu dekat, Kabupaten Purworejo akan konsultasi  dengan Provinsi Jawa Tengah. ~fid