Bapperida Purworejo Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Kegiatan NUFREP

Berita Terkait

• Bapperida Hadiri Rapat Koordinasi SPBE/Pemdi0
• Penyampaian Hasil Pengukuran Geodetik Pilar Batas Kabupaten Kulonprogo – Kabupaten Purworejo0
• Pra Musrenbang Tematik Stunting Kabupaten Purworejo0
• Konsolidasi Daerah Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah Tahun 20260
• Kick off Meeting Implementasi PPSP Provinsi Jawa Tengah0
• Bapperida Hadiri Rapat Pembahasan Permohonan Sertipikat Hak Pakai di Desa Munggangsari0
• Bapperida Hadiri Rapat Penyampaian Hasil Verifikasi Lapangan Titik PJU Tahun Anggaran 20260
• Bapperida Purworejo Ikuti Zoom Meeting Rapat Koordinasi Irigasi Lintas Kewenangan Provinsi Jawa Tengah0
• Rapat Koordinasi Bunda Literasi 2026: Perkuat Sinergi Wujudkan Jawa Tengah Maju Berkelanjutan0
• Monitoring Forum PD Dinhub dalam rangka Penyusunan RKPD Purworejo Tahun 20270

Berita Populer

• SURPRISE
• Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
• Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
• SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
• Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
• Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
• KOORDINASI PEMANFAATAN TANAH GG
• LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
• Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024
• Muatan Teknis Substansi Lembaga tentang Perencanaan Menjadi Bekal Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Purworejo

PURWOREJO - Bapperida Purworejo menyelenggarakan rapat koordinasi kegiatan National Urban Flood Resilience Project (NUFReP) pada Hari Senin, 6 April 2026 bertempat di Ruang Rapat Bapperida Kabupaten Purworejo. NUFReP merupakan proyek strategis Pemerintah Indonesia yang didanai Bank Dunia untuk mengurangi risiko banjir di kota-kota terpilih melalui penanganan fisik (infrastruktur drainase/sungai) dan non-fisik (perencanaan/manajemen). Program ini fokus pada ketahanan banjir perkotaan terpadu dan berkelanjutan dan merupakan bagian integral dari proses penguatan tata kelola pembangunan berketahanan iklim di tingkat daerah. Rapat koordinasi ini diselenggarakan sebagai forum koordinasi lintas sektor untuk menyelaraskan pemahaman, peran, serta langkah operasional antar pemangku kepentingan dalam mendukung implementasi program pengurangan risiko banjir perkotaan secara terpadu, sistematis, dan berkelanjutan. Rapat dihadiri oleh Tim Konsultan Technical and Program Implementation Support (TePIS) Regional 3, serta Perangkat Daerah terkait di Kabupaten Purworejo yang meliputi Bapperida, DPUPR, BPBD, Dinperkimtan, DLHP, DinsosdaldukKB, DPPPAPMD, Komunitas Atas Jago,  serta beberapa pihak yang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pengelolaan risiko banjir perkotaan. Kehadiran multi-stakeholder ini mencerminkan pendekatan kolaboratif yang menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan Program NUFReP.

Dalam paparan pengantar disampaikan bahwa NUFReP merupakan program strategis nasional yang dirancang untuk mendukung terbentuknya platform nasional ketahanan banjir perkotaan, sebagaimana diamanatkan dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional. Program ini memiliki keterkaitan erat dengan arah kebijakan RPJMN 2020–2024 dan dilanjutkan dalam RPJMN 2025–2029, yang menempatkan ketahanan terhadap perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana sebagai salah satu prioritas utama pembangunan nasional. Dalam kerangka tersebut, pembangunan berketahanan iklim diarahkan untuk menyeimbangkan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan melalui pengurangan potensi kerugian akibat bencana serta peningkatan kapasitas adaptasi di sektor-sektor prioritas, khususnya sektor sumber daya air yang memiliki keterkaitan langsung dengan pengendalian banjir.

Secara spasial, program NUFReP dilaksanakan pada sejumlah kota dan kabupaten terpilih di Indonesia, dengan Kabupaten Purworejo sebagai salah satu daerah tambahan dalam cakupan program. Posisi Kabupaten Purworejo dalam Regional 3 bersama Kota Semarang dan Kota Surakarta menempatkan wilayah ini sebagai bagian dari sistem pengelolaan risiko banjir yang terintegrasi secara regional, sehingga diperlukan harmonisasi kebijakan, sinkronisasi perencanaan, serta integrasi data dan informasi antar wilayah. Dalam kesempatan ini, Tim Konsultan TePIS Regional 3 menyampaikan lingkup penugasan yang mencakup lima domain utama. Pertama, dukungan perencanaan dan penganggaran, yang meliputi pengintegrasian isu ketahanan banjir ke dalam dokumen perencanaan daerah (Dokrenda), sinkronisasi antara RKP dan RKPD, penyusunan rencana kerja tahunan, serta fasilitasi penyusunan Rencana Aksi Ketahanan Banjir Perkotaan (Renaksi). Kedua, dukungan pengembangan kebijakan dan regulasi, yang diarahkan pada penyusunan dan harmonisasi regulasi daerah yang adaptif terhadap risiko banjir dan perubahan iklim. Ketiga, dukungan penyusunan standar operasional prosedur dan petunjuk teknis praktis sebagai pedoman implementasi program di lapangan. Keempat, dukungan peningkatan kapasitas yang mencakup penguatan peran pemerintah daerah, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta penguatan partisipasi dan kesiapsiagaan masyarakat. Kelima, dukungan implementasi program secara operasional, yang mencakup fasilitasi koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), pelaksanaan monitoring dan evaluasi berbasis sistem informasi manajemen (MIS), penanganan pengaduan masyarakat, serta pengendalian aspek lingkungan dan sosial sesuai dengan kerangka kerja ESMF dan SEF.

Dalam sesi diskusi dan pembahasan, teridentifikasi sejumlah isu strategis yang memerlukan perhatian serius, antara lain belum optimalnya integrasi aspek ketahanan banjir dalam dokumen perencanaan daerah, keterbatasan ketersediaan dan kualitas data terkait infrastruktur pengendalian banjir, serta masih perlunya penguatan koordinasi lintas perangkat daerah. Selain itu, kebutuhan akan data pendukung seperti sistem peringatan dini (early waming system) dan data permasalahan lingkungan juga menjadi faktor penting dalam mendukung penyusunan rencana aksi yang berbasis bukti (evidence-based planning).

Sebagai hasil dari rapat koordinasi, disepakati beberapa hal strategis yang menjadi dasar tindak lanjut pelaksanaan program. Seluruh perangkat daerah terkait diwajibkan untuk segerа melengkapi dan menginput data realisasi kegiatan tahun 2025 serta rencana kegiatan tahun 2026 melalui mekanisme yang telah disediakan. Data tersebut akan menjadi basis utama dalam penyusunan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Banjir Perkotaan yang komprehensif dan terintegrasi. Seluruh pemangku kepentingan juga menyatakan komitmen untuk mendukung Tim TePIS dalam proses pengumpulan data, analisis, dan penyusunan dokumen perencanaan. Sebagai tindak lanjut, akan dilakukan proses pendampingan teknis secara intensif oleh Tim TePIS kepada perangkat daerah terkait, yang mencakup asistensi pengumpulan data, analisis kebutuhan, serta penyusunan draft dokumen perencanaan. Draft tersebut selanjutnya akan dibahas dalam forum koordinasi lanjutan untuk memperoleh masukan dan penyempumaan sebelum ditetapkan sebagai dokumen resmi daerah. Hasil akhir dari proses ini diharapkan dapat terintegrasi secara efektif ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, sehingga mampu memperkuat ketahanan Kabupaten Purworejo terhadap risiko banjir secara berkelanjutan.