- Hari Pahlawan 2026: Mengenang Jasa, Meneruskan Perjuangan
- Bapperida Purworejo Ikuti Zoom Meeting Sosialisasi dan Penegasan Tindak Lanjut Petunjuk Teknis Penanganan Perlintasan Sebidang Kereta Api di Daerah
- Perkuat Kolaborasi Lintas PD dalam Wujudkan Kawasan Aglomerasi Keburejo, Bapperida Selenggarakan Rapat Koordinasi Lintas Sektor
- Bapperida Fasilitasi Kunjungan Teknis Tim Perwakilan Bank Dunia dalam Persiapan Program LSDP
- Konsultasi Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Purworejo dan Lemhanas RI tentang Penilaian Indeks Ketahanan Nasional (INTANNAS)
- Bapperida Purworejo Dorong Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah Lebih Terarah
- Perluas Akses Pasar, Batik Purworejo Diperkenalkan melalui Temu Bisnis dan Pitching
- Bapperida Ikuti Desk Rekonsiliasi BMD Triwulan III Tahun 2026
- Langkah Baru Purworejo Menjawab Tantangan Ketenagakerjaan
- Wujudkan Kolaborasi Smart City, Bapperida Purworejo Hadiri Forum Purworejo Cerdas Tahun 2026
Dorong Capaian Sertifikasi Halal, Jateng Lakukan Sosialisasi dan Penyelarasan Target
Berita Terkait
- Rapat Koordinasi (Rakor) Pelayanan Kepemudaan dengan tema “Sinergitas Peningkatan Kinerja Pelayanan Kepemudaan”0
- Bapperida Purworejo Ikuti Konsultasi Peningkatan Sarana Prasarana Gedung Perlintasan Sebidang dan Palang Pintu Kereta Api 0
- Pembahasan Awal Rancangan Peraturan Bupati Purworejo Tentang Rencana Penanggulangan Kemisinan Daerah (RPKD) Tahun 2025 – 20290
- Bapperida Selenggarakan Verifikasi Rancangan Renja PD 2027 Pasca Musrenbang Kabupaten0
- Bapperida Gelar Paparan Pendahuluan RAD PKG0
- Bapperida Purworejo Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Kegiatan NUFREP0
- Bapperida Hadiri Rapat Koordinasi SPBE/Pemdi0
- Penyampaian Hasil Pengukuran Geodetik Pilar Batas Kabupaten Kulonprogo – Kabupaten Purworejo0
- Pra Musrenbang Tematik Stunting Kabupaten Purworejo0
- Konsolidasi Daerah Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah Tahun 20260
Berita Populer
- SURPRISE
- Sosialisasi Fraud Risk Assessment (FRA)
- Sosialisasi Kepmendagri No. 900.1/861 Tahun 2026
- Kemendagri Selenggarakan Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- SOSIALISASI DAK NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2021 BIDANG KESEHATAN
- Purworejo Ditunjuk Sebagai Salah Satu Percontohan Mapping Permendagri 90 Tahun 2019
- Bappedalitbang mengikuti Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
- KOORDINASI PEMANFAATAN TANAH GG
- LOWONGAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) DAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (KTPM) PROGRAM STRATEGIS IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP) PADA WILAYAH KERJA
- Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024

Semarang - 21 April 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat komitmennya dalam mendorong percepatan sertifikasi halal melalui kegiatan sosialisasi dan penyelarasan target sertifikat halal yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam membangun ekosistem halal yang terintegrasi di wilayah Jawa Tengah. Acara yang digelar di Grhadika Bhakti Praja tersebut dihadiri oleh perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Tengah, serta instansi terkait yang memiliki peran dalam percepatan sertifikasi halal. Kehadiran para sekretaris daerah dari 35 kabupaten/kota menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung program nasional tersebut. Sekretaris Utama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyampaikan apresiasinya terhadap langkah progresif Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Menurutnya, upaya ini merupakan fondasi penting dalam memperkuat ekosistem halal sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal di pasar nasional maupun global. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan fokus pada pengembangan pariwisata berkelanjutan dan penguatan ekonomi halal berbasis syariah sebagai motor pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks tersebut, sertifikasi halal menjadi instrumen penting untuk meningkatkan daya saing produk lokal sekaligus mendukung pengembangan wisata ramah muslim. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menargetkan penerbitan 563.784 sertifikat halal pada 2027, sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem ekonomi halal yang kuat dan inklusif. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga meminta dukungan pemerintah kabupaten/kota untuk mendorong pengusaha di daerah masing-masing agar mengurus pengesahan sertifikasi halal produk mereka. Program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kepercayaan konsumen, tetapi juga membuka peluang pasar yang lebih luas, termasuk ekspor dan sektor pariwisata.









